Rp 230 Triliun Dana APBN Nyangkut di Rekening Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan ceramah kepada Calon ASN Kementerian Keuangan. Foto: Helmi Afandi Abdullah

Pembelanjaan pemerintah daerah masih tercatat lambat. Data Kementerian Keuangan per November 2019 mengungkapkan pemerintah telah merealisasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 752,8 triliun dari alokasi sebesar Rp 826,77 triliun.

Sayangnya, alih-alih sudah dibelanjakan secara optimal, sejumlah dana yang sudah ditransfer ternyata masih mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hampir sepertiga dana tersebut masih nyangkut di rekening daerah.

“Kami sebenernya dalam posisi terus memperhatikan dan mengawasi daerah. Karena walaupun kita transfer cukup banyak totalnya Rp 752,8 triliun tapi di daerah itu account simpanan rekening daerah mencapai Rp 230 triliun. Jadi kita transfer ke daerah tapi berhentinya di account daerah,” ujar Sri Mulyani di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (19/12).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) menghadiri Konferensi Pers APBN Kita di Gedung Juanda Kemenkeu. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Padahal menurut Sri Mulyani, realisasi TKDD tahun ini tumbuh 4 persen. Lebih baik ketimbang realisasi tahun lalu yang hanya tumbuh 2,8 persen. Namun ternyata dengan adanya temuan dana nyangkut tersebut, hal ini menunjukkan bahwa masalah realisasi TKDD tidak hanya terletak pada transfer dari pusat ke daerah. Namun masalah utamanya justru ada pada efektivitas belanja yang dilakukan daerah, terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

“Ini kan berarti dampaknya ke daerah terkurangi hampir sepertiganya sendiri. Ini faktor yang masih perlu diperbaiki,” lanjutnya.

Hingga 30 November 2019, realisasi DAK Fisik sebesar Rp 47,9 triliun dari pagu anggaran Rp 69,3 triliun. Sementara itu, realisasi DAK Non Fisik menunjukkan tren positif. Pada periode yang sama, daerah telah sukses merealisasikan Rp 118,6 triliun setara 90,5 persen dari alokasi Rp 131 triliun.

“Keliatan kalau eksekusi sifatnya fisik kemampuan daerah juga enggak terlalu kuat. Bukan masalah transfernya, tapi uangnya tertahan di account dan waktu kita membangun enggak tereksekusi secepat yang kita inginkan,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi daerah. Sebab menurut Sri Mulyani jika dana tersebut dikelola secara optimal maka pertumbuhan ekonomi pun bisa makin terdongkrak.

“Kita tentu akan terus berkoordinasi dengan Mendagri dalam rangka semakin memperbaiki efektivitas dari APBD,” tandasnya.