Rumah Menteri di IKN Mulai Dibangun, PUPR Sudah Gelontorkan Rp 78,8 Miliar

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto (Kiri) melihat maket rumah jabatan menteri yang akan dibangun di IKN Nusantara. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Kementerian PUPR menggenjot pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya pembangunan rumah hunian untuk para menteri dan pekerja konstruksi IKN.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto melaporkan, pembangunan rumah dinas untuk para menteri di IKN tengah dibangun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan telah menggelontorkan Rp 78,84 miliar untuk pembangunan rumah menteri di IKN.

“Pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di IKN sebanyak 36 unit dengan total pagu Rp 519,06 miliar merupakan paket multi-years contract (MCU) 2022 sampai dengan 2024, di mana alokasi anggaran 2022 sebesar Rp 78,84 miliar telah terealisasi,” kata Iwan kepada anggota dewan di Komisi V DPR RI, Rabu (25/1).

Iwan juga melaporkan pembangunan rumah hunian di IKN tengah dibangun oleh Ditjen Perumahan. Ia menyampaikan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 471 miliar untuk para pekerja konstruksi IKN.

“Pembangunan rumah susun hunian pekerja konstruksi IKN sebabnya 1040 unit 22 tower dengan pagu anggaran sebesar Rp 596,51 miliar, ini MYC 2022-203. Alokasi 2022 sebesar Rp 471 miliar dan realisasi keuangan sebesar 79 persen dari total,” kata Iwan.

“Realisasi fisik sampai akhir tahun kemarin 89,75 persen, jadi diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama, Februari, (rumah susun) bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.

Ke depannya, Kementerian PUPR akan memasukkan pembangunan IKN sebagai salah satu isu strategis pada 2023. Disebutkan oleh Iwan rancangan anggaran Kementerian PUPR untuk IKN sebesar Rp 2,13 triliun.

“Prioritas penganggaran 2023 pertama adalah dukungan MYC termasuk IKN, Rp 2,13 T atau secara 30,59 persen (dari total anggaran). Berikutnya ada direktif presiden (untuk menganggarkan) Rp 0,9 triliun atau hanya 8,52 persen (dari total anggaran), termasuk IKN,” kata Iwan dalam paparannya

Iwan juga memaparkan Ditjen Perumahan berkomitmen membangun 5.379 unit rumah susun dengan anggaran Rp 2.002 triliun tahun ini, termasuk untuk hunian pekerja konstruksi IKN.

“Kementerian PUPR akan membangun 5.379 unit dengan anggaran Rp 2.022 triliun termasuk alokasi MYC 2022-2023, dengan kegiatan OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi) 59 tower dan lanjutan hunian pekerja konstruksi IKN,” ujar Iwan.

“Kemudian untuk rumah khusus senilai Rp 0,891 triliun dengan kegiatan OPOR 3.362 unit termasuk IKN, yaitu rumah tapak jabat menteri di IKN, per porsi MYC 2022-2024,” imbuhnya.