Saat Jokowi Fokus UMKM & Benci Produk Asing, DPRD Pilih Merek Luar Negeri

Presiden Joko Widodo melihat produk-produk pada UMKM Export Brilian Preneur di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (20/12). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin UMKM Indonesia menonjol ketimbang barang impor. Dia pun sempat menggaungkan ajakan benci produk asing pada Maret lalu.

Berdasarkan catatan kumparan, dalam banyak pertemuan, Jokowi selalu mengingatkan para pembantunya agar lebih peduli pada produk UMKM, sebab lebih dari 60 persen ekonomi Indonesia digerakkan oleh usaha kecil dan mikro.

“Produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri, bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Istana Kepresidenan, Kamis (4/3).

Dia juga meminta agar bank-bank memberikan banyak pinjaman kepada UMKM agar punya modal untuk meningkatkan usahanya. Di masa pandemi, dia juga menyuruh lembaga pembiayaan agar merelaksasi utang-utang para UMKM agar mampu bertahan.

Namun, di tengah upaya itu, masih ada unsur pejabat yang lebih memilih menggunakan barang impor yang sebetulnya produk tersebut sangat banyak di Indonesia seperti yang dilakukan DPRD Kota Tangerang. Mereka berencana mengadakan baju dinas tahun anggaran 2021 dengan merek brand mewah Louis Vuitton.

Pokja ULP Hadi Sudibjo mengatakan ada empat merek pakaian yang akan digunakan dalam pengadaan baju dinas tahun 2021. Brand tersebut rencananya dipakai oleh 50 anggota dewan. Anggaran pengadaan baju dinas itu mencapai Rp 675 juta. Setelah menuai kontroversi, DPRD Kota Tangerang pun membatalkan rencana tersebut.

Ilustrasi Louis Vuitton. Foto: Shutter Stock

Menjadi Tamparan Bagi Jargon UMKM Jokowi

Pengadaan barang mewah untuk pakaian dinas DPRD Kota Tangerang ini menjadi tamparan dari jargon gunakan produk lokal yang dibuat UMKM ala Presiden Jokowi. Selain Jokowi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga kerap mengingatkan para pejabat negara untuk membeli produk UMKM dibandingkan barang impor.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat dalam situasi krisis dan keterbatasan anggaran sebaiknya anggota dewan lebih bijaksana.

Menurutnya, keputusan DPRD Kota Tangerang menunjukkan tidak adanya sense of crisis dan keteladanan sebagai wakil rakyat di tengah kondisi Indonesia saat ini.

"Janganlah belanja-belanja yang tidak urgen justru diprioritaskan. Saya tidak paham gunanya baju dinas dengan biaya yang mahal. Memangnya kalau anggota dewan baju dinasnya tidak ganti sampai 2022 kenapa?" kata Bhima.

Pengadaan baju dinas bagi 50 anggota DPRD Kota Tangerang ini mencapai Rp 675 juta. Di sisi lain, kebutuhan untuk anggaran kesehatan dan perlindungan sosial di daerah terus membesar karena adanya PPKM.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tercatat sebesar Rp 214,95 triliun. Tidak hanya anggaran kesehatan saja yang naik, secara keseluruhan dana PEN juga telah ditingkatkan dari Rp 699,42 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini bahkan memprediksi anggaran kesehatan pada tahun ini akan membengkak mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Kenaikan anggaran tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang sudah dan masih terus berlangsung saat ini.

"Ini menunjukkan setiap pemborosan anggaran untuk hal yang manfaat ekonominya kecil berarti tidak satu komando untuk mempercepat pemulihan ekonomi," kata Bhima.