Saat Sri Mulyani Sindir Prabowo Minta Kenaikan Anggaran

29 Januari 2020 19:07 WIB
Prabowo dan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Foto: Fahrian Saleh/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Prabowo dan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Foto: Fahrian Saleh/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Muyani mengungkapkan, banyak kementerian yang minta anggaran naik setiap tahun. Salah satunya Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
ADVERTISEMENT
Sri Mulyani kemudian menceritakan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menghadiri undangan di PT PAL (Persero), Surabaya.
"Minggu lalu, saya diundang (Menhan) Prabowo. Dua hari lalu saya ke Surabaya liat PT PAL (Persero). Kemenhan minta anggaran naik. Jelas, semua Kementerian selalu minta anggaran naik," katanya saat memberikan keynote speech di gelaran acara BRI Group Economic Forum 2020, Ritz-Carlton Hotel, SCBD, Jakarta, Rabu (29/1).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
Padahal, kata Sri Muyani, pada tahun lalu Kemenhan masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp 19 triliun dari total anggaran sebesar Rp 119 triliun. Menurutnya, persoalan terdapat pada perencanaan anggaran yang dinilai kurang maksimal.
"Kemenhan tahun lalu Rp 119 triliun dan spend 100 triliun. Juga masih ada (sisa) Rp 19 triliun unspent. Kita sekarang belum masalah anggaran, tapi perencanaan. Sehingga eksekusi jadi delivery betul," terangnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait upaya pemerintah untuk membendung banjir impor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jakarta, Senin (14/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sri Mulyani mengakui jika setiap kementerian memiliki kebutuhan anggaran setiap tahun yang cukup besar untuk pengembangan-pengembangan program. Namun di sisi lain Mantan Direktur Bank Dunia ini juga harus mempertimbangkan alokasi anggaran untuk kementerian lainnya.
ADVERTISEMENT
"Ini kita coba maksimalkan penggunaan APBN 2020. Kita kan belanja Rp 2.540 triliun. Kita sadar kalau mengelola APBN akan sangat dinamis. Beberapa kementerian lembaga ada alokasi anggaran besar," jelasnya.