Sah! DPR Setujui Defisit APBN Pertama Prabowo 2,53 Persen di 2025

Suasana ruang rapat paripurna ke-7 DPR RI, Kamis (19/9/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Sidang Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-undang (UU). Adapun belanja tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto senilai Rp 3.621 triliun.

"Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih," kata Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus, sambil mengetok palu, pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (19/9).

Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh 48 anggota, sekitar 260 anggota izin tidak menghadiri sidang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono juga turut hadir dalam rapat tersebut.

Begini rincian postur APBN Prabowo di tahun pertama:

Asumsi Makro dalam RAPBN 2025

Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen

Inflasi: 2,5 persen

Kurs: Rp16.000/USD

SBN 10 Tahun: 7 persen

Indonesian Crude Price (ICP): USD 82 per barel

Lifting minyak: 605.000 barel per hari

Lifting gas: 1,005 juta bopd

Tingkat Kemiskinan: 7-8 persen

Tingkat Kemiskinan Ekstrem: 0 persen

Gini Rasio: 0,379-0,382

Tingkat Pengangguran: 4,5-5 persen

Indeks Modal Manusia: 0,56

Nilai Tukar Petani: 115-120

Nilai Tukar Nelayan: 105-108

Postur APBN

Pendapatan Negara: Rp 3.006,12 triliun

Penerimaan Pajak: Rp 2.189,30 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 513,64 triliun.

Penerimaan Bea Cukai: Rp 301,6 triliun

Belanja negara: Rp 3.621,31 triliun

Belanja pemerintah pusat: Rp 2.701,44 triliun

Belanja kementerian dan lembaga (K/L): Rp 1.094,55 triliun

Belanja non-K/L: Rp 1.606,78 triliun

Transfer ke Daerah (TKD): Rp 919,87 triliun.

Keseimbangan primer: Rp 633,31 triliun

Defisit APBN: Rp 616,86 triliun atau 2,53% terhadap PDB