Sah! RUPS Menyetujui Bank BTN Rights Issue 4,6 Miliar Saham

RUPSLB Bank BTN di Menara BTN, Selasa (18/10/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham untuk menerbitkan saham baru melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue pada hari ini, Selasa (18/10).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pemegang saham BTN menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 500 per saham.

Adapun harga pelaksanaan (exercise price) dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final usai mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

“RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue,” ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers RUPSLB Bank BTN di Menara BTN.

Menurut Haru, BBTN menargetkan dana senilai total Rp 4,13 triliun dari penerbitan saham baru ini. Ia merincikan, sebanyak Rp 2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik.

Pasca rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali. “Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” kata dia.

Tujuan Rights Issue

RUPSLB Bank BTN di Menara BTN, Selasa (18/10/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Haru menilai, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Pertama, kebutuhan perumahan Nasional masih sangat tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat backlog kepemilikan rumah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga.

“Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ungkapnya.

Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan tahun 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerja sama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial.

Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan. Salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.

“Rights issue ini juga akan memperkuat peran perseroan sebagai agent of development, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rencana penerbitan saham baru ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” jelas Haru.