Saham Emiten Milik Aguan, PANI dan CBDK, Anjlok di Tengah Kasus Pagar Laut

Suasana restoran baru Lucy by the Beach PIK 2 (21/8/24). Foto: Azalia Amadea/kumparan

Harga saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) mengalami tren penurunan dalam sebulan terakhir. Penurunan terjadi di tengah kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

Harga tertinggi saham emiten milik taipan Sugianto Kusuma alias Aguan dalam sebulan terakhir berada di level Rp 18.175 ribu per lembar saham pada (9/1).

Namun tren penurunan terus terjadi hingga pada siang ini Kamis (23/1), harga saham PANI berada di level Rp 12.925 per lembar saham atau anjlok 40,61 persen.

Pemegang saham mayoritas PANI yaitu PT Multi Artha Pratama dengan kepemilikan sebesar 89,92 persen, sisanya atau sekitar 10,08 persen dimiliki oleh masyarakat non-warakat.

Merujuk data keterbukaan, PANI masih satu Group dengan emiten perusahaan tercatat lainnya, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK).

PT Pantai Indah Kapuk Tbk memegang saham mayoritas CBDK sebesar 45,9 persen. Sementara sisanya masing-masing PT Agung Sedayu 22 persen, PT Tunas Mekar Jaya 22,05 persen, dan masyarakat 10 persen.

CBDK baru saja mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 10 hari lalu, tepatnya (13/1). Pada saat pecatatan perdana harga saham CBDK mencapai Rp 4.060 per lembar saham.

Namun, BEI sempat menyoroti sementara perdagangan saham CBDK karena mengalami kenaikan harga saham yang tidak wajar atau unusual market activity pada (20/1).

“Sehubungan dengan terjadinya UMA atas saham tersebut, kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham tersebut,” tulis pengumuman BEI, Senin (20/1).

Harga Saham CBDK Ikut Tersungkur

Harga saham perusahaan patungan Aguan dan Salim Group, CBDK mengalami tren penurunan usai melesat tajam di level Rp 10.450 per lembar saham pada (20/1).

Hingga berita ini ditulis, Kamis (23/1) pukul 14.11 WIB, harga saham CBDK berada di level Rp 8.375 per lembar saham. Tren penurunan harga saham PANI dan CBDK ini tak lepas dari isu pagar laut yang kini menerpa kedua perusahaan itu.

Pengacara Agung Sedayu Grup, Muannas Alaidid, memberikan klarifikasi terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di sebagian pagar laut di Tangerang.

Ia pun memastikan telah ada pajak yang dibayar terkait kepemilikan tersebut.

"Bahwa SHGB yang ada di atas itu semua terbit sudah sesuai proses dan prosedurnya. Kita beli dari rakyat semula SHM dan dibalik nama resmi bayar pajak dan ada SK surat izin Lokasi/PKKPR semua lengkap," kata Muannas dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (23/1).