Sambil Meneteskan Air Mata, Susi Ungkap Buruknya Dampak Ekspor Benih Lobster

Susi Pudjiastuti. Foto: Dok. Susi Pudjiastuti

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah saat ini yang melanggengkan ekspor benih lobster. Saking kecewanya, dia meneteskan air mata berkali-kali.

Dalam diskusi Rembug Nasional Muhammadiyah: Ancaman Atas Kedaulatan Sumber Daya Laut, Jumat (24/7), Susi mengungkapkan keputusan Menteri KP Edhy Prabowo yang mengizinkan ekspor bibit lobster akan berdampak buruk pada ekosistem laut. Benih lobster merupakan plasma nutfah yang harus dijaga, bukan diperjualbelikan.

"Mereka adalah plasma nutfah. Agama dan negara harus lindungi karena itu keberlanjutan kita sebagai manusia. Di negeri kita tidak ada kepedulian itu. Pak Busyro (Pimpinan Pusat Muhammadiyah), saya menangis karena saya tahu. Di Pangandaran dulu (produksi) lobster 2 ton, ikan 30 ton sehari. (Sekarang) di tengah laut ikannya diambilin, bibit lobsternya diambilin, ya hilang. Kita mau kemana?" kata Susi sambil mengusap air mata, seperti dikutip kumparan pada Senin (27/7).

Kata Susi, di dunia, hanya Indonesia yang mengizinkan ekspor bibit lobster. Seharusnya, lobster boleh dijual jika ukurannya minimal 200 gram. Lebih bagus lagi seperti Australia yang hanya boleh menjual lobster berukuran 455 gram dan hanya boleh yang jantan, sebab yang betina dibiarkan bertelur.

Susi mengatakan, sejak keran ekspor benih lobster dibuka, harga jualnya hanya Rp 5 ribu per ekor. Padahal, saat dilarang di masa kepemimpinannya, harga jual benih lobster bisa mencapai Rp 60 ribu per ekor.

Susi Pudjiastuti. Foto: Dok. Susi Pudjiastuti

Dia juga mengkritik kebijakan sistem kuota yang diterapkan kepada nelayan. Mereka mendata nelayan yang ingin menangkap bibit lobster. Sistem kuota ini juga melahirkan banyak perusahaan ekspor baru bermunculan. Parahnya, perusahaan-perusahaan itu berafiliasi dengan partai dan pejabat tinggi.

Dengan dibukanya keran ekspor bibit lobster, semakin menguntungkan negara lain seperti Vietnam dalam berbudidaya lobster. Dengan kesuksesan Vietnam membudidayakan lobster, dia jadi salah negara eksportir lobster dunia yang bibitnya dari Indonesia.

"Saya terus terang tidak setuju dengan perdagangan sistem kuota karena tidak akan ada keadilan dan akses publik akan menjadi terbatas. Lobster ini jadi masalah, karena Vietnam berbudidaya lobster, mereka perlu ikan ruca buat makan. Ikannya dari mana? Dengan illegal fishing mereka di Natuna karena di Vietnam tidak boleh, jadi mereka masuk ke Natuna untuk kasih makan lobster yang dibeli dari kita," ujarnya.

Susi merasa tidak tahu harus memperjuangkan isu ke mana lagi karena dia sudah tidak punya kuasa. Kebijakan pemerintah saat ini yang menarasikan jika benih lobster tidak dijual akan mati dimakan ikan adalah salah kaprah, sebab ikan butuh ikan untuk hidup. Justru semakin dirawat, nutrisi di laut Indonesia akan terjaga dan melahirkan banyak ikan berkualitas bagus, termasuk lobster.

"Kita mikirnya masih eksploitasi ekstraktif. Kemudian ditambah dengan sistem kuota, itu oligarki bisnis yang berafiliasi dengan partai. Selesai," ujarnya.

Susi percaya harga sebuah sumber daya laut lebih berharga ketimbang menanam padi. Dia mengandaikan, jika menangkap ikan kualitas jelek dengan berat 1 kilogram pun, masih ditukar dengan 1,5 kg beras.

Lalu, jika menangkap bawal putih seharga Rp 500 ribu per kg, bisa ditukar dengan beras 50 kg. Laut menyimpan banyak uang triliunan rupiah jika dirawat dengan baik, tapi malah dirusak dengan kebijakan ekspor benih lobster dan mengizinkan kapal asing masuk Indonesia.

"Saya gemes Pak Busyro. Jadi adalah tolol kalau kita mau buang uang tenaga dari gambut dan hutan dibikin padi. Tapi laut yang triliunan, we gave it somebody else. Itu idiot. I can't say better word, I'm sorry. Terima kasih," kata Susi dengan mata berkaca-kaca.

***

Saksikan video menarik di bawah ini.