S&P Pertahankan Rating BBB Indonesia, Purbaya Sebut Cerminan Disiplin Fiskal
PerbesarLembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Keputusan tersebut menegaskan posisi Indonesia tetap berada di kategori investment grade di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Dalam keterangan resminya, S&P menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski dunia masih menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga global, volatilitas pasar keuangan, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga energi dan komoditas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan S&P mencerminkan kepercayaan terhadap konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus melanjutkan reformasi struktural.
“Keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada level investment grade dengan outlook stabil menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional terjaga kredibel. Pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan pembiayaan dikelola secara prudent, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Senin (13/7).
S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, didukung oleh kebijakan makroekonomi yang prudent, stabilitas politik dan kelembagaan, serta beban utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat setara.
Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di kisaran 5 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Pada 2026, ekonomi diproyeksikan tumbuh sekitar 5,1 persen.
Sementara pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia telah tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year-on-year), didorong kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya aktivitas investasi. Pendapatan per kapita Indonesia juga diperkirakan meningkat menjadi sekitar USD 5.200 pada tahun ini.
S&P memberikan penilaian positif terhadap komitmen pemerintah menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut dinilai menjadi policy anchor yang memperkuat kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.
S&P juga mencatat pemulihan penerimaan negara yang semakin kuat. Pada semester I 2026, pendapatan negara tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan administrasi perpajakan, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terutama dari sektor sumber daya alam.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kualitas APBN melalui penguatan penerimaan perpajakan dan PNBP, peningkatan kepatuhan serta digitalisasi administrasi perpajakan, optimalisasi penerimaan dari sektor mineral dan sumber daya alam, peningkatan efektivitas belanja negara, serta pengelolaan pembiayaan yang efisien disertai pengendalian risiko utang.
Menurut S&P, membaiknya penerimaan negara dan moderasi biaya pembiayaan akan memperkuat ruang fiskal Indonesia.
Reformasi Struktural Dinilai Perkuat Prospek Ekonomi
S&P menilai berbagai reformasi struktural yang dijalankan pemerintah berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
Kebijakan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penguatan tata kelola sektor mineral dan komoditas strategis, serta optimalisasi pengelolaan aset negara dinilai mampu meningkatkan nilai tambah domestik, memperbesar penerimaan negara, sekaligus memperkuat kinerja ekspor Indonesia.
S&P juga mencatat penguatan peran Danantara dan pengelolaan devisa hasil ekspor berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, memperkuat transparansi, mengurangi kebocoran ekonomi, serta mendukung pembiayaan investasi pada sektor-sektor strategis.
Pemerintah menyatakan akan memastikan seluruh agenda reformasi tersebut dijalankan secara transparan, akuntabel, serta didukung komunikasi kebijakan yang konsisten guna menjaga kepercayaan dunia usaha dan investor.
Di tengah volatilitas pasar global, S&P menilai Bank Indonesia memiliki independensi operasional dan instrumen kebijakan yang memadai untuk menjaga stabilitas moneter serta pasar keuangan.
Koordinasi pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas sektor keuangan lainnya juga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar, kecukupan cadangan devisa, likuiditas pasar keuangan, serta kepercayaan investor.
Selain itu, S&P menilai sistem perbankan Indonesia tetap memiliki tingkat permodalan yang kuat dengan risiko kontinjensi terhadap pemerintah yang terbatas.