Saran Darmin Nasution: Beri Lagi Kemudahan Pajak Perusahaan yang Mau IPO

Darmin Nasution. Foto: Zaki/Humas Kemenko Perekonomian

Mantan Dirjen Pajak, Darmin Nasution, menyarankan agar pemerintah kembali memberi kemudahan pajak bagi perusahaan yang akan go public atau initial public offering (IPO). Menurutnya, kompleksnya urusan pajak selama ini menjadi salah satu kendala masih sedikitnya perusahaan yang go public.

"Dulu itu dia harus datang ke Ditjen Pajak untuk go public untuk tax clearance, enggak jadi-jadi akhirnya (IPO)," ujar Darmin saat rapat dengar pendapat umum Komisi XI DPR RI, Rabu (7/7).

Berdasarkan pengalamannya menjadi pimpinan otoritas pajak, kata Darmin, perusahaan yang mendapat kemudahan pajak akan semakin cepat untuk IPO. "Akhirnya kita permudah, artinya tarif PPh lebih rendah dari tarif teratas yang bukan go public," jelasnya.

Darmin juga menyoroti, saat ini pemerintah tak memiliki 'hukuman' bagi perusahaan yang belum tercatat di bursa efek Indonesia. Padahal, Indonesia saat ini sudah memiliki UU Pelaporan perusahaan.

Namun menurut mantan Menko Perekonomian itu, beleid itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Seharusnya dengan adanya UU tersebut, perusahaan yang tidak go public itu wajib menyetorkan data profil perusahaan, seperti keuntungan, jumlah karyawan, hingga kepatuhan pajak.

"Di Indonesia itu ada yang namanya UU Pelaporan Perusahaan , perusahaan harus daftar dan lapor, tapi enggak jalan dengan baik, ini ada di Kemendag. Orang enggak ada disadvantage-nya kalau enggak go public, jadi ini masalahnya," tutur Darmin.

Ilustrasi membayar pajak. Foto: Shutter Stock

Sebelumnya, kabar tentang sejumlah perusahaan berbasis teknologi digital yang akan segera melantai BEI tahun ini semakin santer terdengar. Analis Trimegah Sekuritas, Rovandi, mengatakan bahwa market akan antusias menyambut emiten teknologi digital yang akan melakukan IPO.

Selain kapitalisasi yang besar, nama brand juga sudah banyak dikenal masyarakat. Meningkatnya minat penggunaan jasa teknologi di masyarakat, tak heran jika para investor menanti kedatangan emiten sektor teknologi di papan perdagangan BEI.

“Market juga akan melihat sisi value para perusahaan tersebut apakah murah atau mahal IPO-nya,” jelas Rovandi.

Beberapa e-commerce yang santer segera akan IPO adalah GoTo dan Bukalapak. Selain itu, perusahaan berbasis teknologi digital lainnya yang akan melantai di BEI pada Juli 2021 juga ada PT Trimegah Karya Pratama atau yang dikenal dengan merek dagang Ultra Voucher.

Perusahaan dengan kode UVCR ini merupakan pelopor dan aggregator voucher diskon digital terbesar di Indonesia dimana akan melepas maksimal 25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh, atau maksimal 500 juta lembar saham.

Berdasarkan prospektus yang sudah dipublikasikan, saat ini UVCR sedang menjalankan periode bookbuilding, di mana harga yang ditawarkan di rentang Rp 100 – Rp 130 per saham. Dengan demikian, dana yang akan terkumpul ditargetkan sebesar Rp 50 miliar – Rp 65 miliar.

Ultra Voucher telah menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Join Lead Underwriters (JLU) atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas.

Secara bersamaan, Ultra Voucher juga akan menerbitkan 250 juta Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 16,67 persen. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) Saham maka berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Chief Operating Officer & Co-Founder PT Trimegah Karya Pratama, Riky Boy Permata, mengungkapkan Ultra Voucher juga termasuk sebuah aplikasi dan features pelengkap atau supporting dari berbagai platform, perusahaan dan bank digital.

Secara fundamental, bisnis Ultra Voucher menunjukkan performa positif, sepanjang 2020, laba bersih tahun berjalan tercatat melonjak 408,9 persen. Per Maret 2021, laba tahun berjalan tercatat Rp 543,49 juta dengan total penjualan Rp 194,48 miliar.

“Dana hasil IPO ini akan digunakan untuk meningkatkan fundamental bisnis Perseroan, yakni sekitar 36 persen untuk belanja modal termasuk pengembangan produk dan fitur, 34 persen untuk beban operasional termasuk penambahan sumber daya manusia, software, channel distribusi, dan 30 persen untuk peningkatan modal kerja termasuk pembelian persediaan voucher,” tutup Riky.