Saran Ekonom Agar Rencana Prabowo Perbaiki Ekonomi Dalam Negeri Terwujud

Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Peru Palacio de gobierno di Lima, Peru pada Kamis (14/11) waktu setempat. Foto: Hugo Curotto/AFP

Sejumlah ekonom mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mau memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri di awal masa pemerintahannya. Ada catatan dari ekonom yang bisa dilakukan Prabowo agar ekonomi Indonesia terus membaik.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai memperbaiki ekonomi Indonesia adalah suatu keharusan yang tak bisa dihindari.

"Rencana memperbaiki kondisi ekonomi adalah keharusan, tidak punya pilihan lain; kendatipun situasinya sangat menantang," kata Wijayanto kepada kumparan, Senin (18/11).

Menurutnya, upaya membenahi ekonomi Indonesia harus tetap dilakukan, mengingat pentingnya mengatasi masalah-masalah struktural yang sudah lama mengakar, seperti kebergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) dan ketidakberdayaan sektor manufaktur.

Prabowo dalam berbagai kesempatan menyatakan tekad untuk mendorong Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja. Namun, bagi Wijayanto, target pertumbuhan 8 persen yang digadang-gadang oleh Prabowo terkesan terlalu ambisius.

"Terkait pertumbuhan ekonomi, Prabowo perlu lebih realistis. Pertumbuhan 8 persen hampir mustahil, 5,5 persen hingga 6,0 persen lebih realistis," ungkapnya.

Wijayanto mengatakan yang lebih penting dari sekadar mengejar angka adalah kualitas pertumbuhan itu sendiri. Salah satu langkah yang bisa diambil untuk mencapai target pertumbuhan tersebut adalah dengan memperbaiki iklim investasi dan memperkuat sektor manufaktur.

"Membuka pasar ekspor dengan memperluas FTA (Free Trade Agreement) dengan negara lain, khususnya USA dan EU, perlu diprioritaskan," ujar Wijayanto.

Wijayanto menegaskan untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas, pemerintah perlu menekan laju korupsi yang semakin merajalela. "Yang paling penting adalah menekan korupsi yang saat ini makin merajalela dan perbaiki iklim investasi," ujar Wijayanto.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana menjaga stabilitas ekonomi tanpa memperburuk kondisi utang negara. Wijayanto menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja negara.

"Efisiensi belanja APBN wajib dilakukan, belanja tidak prioritas seperti IKN dan infrastruktur yang bukan prioritas perlu ditunda," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mendorong optimalisasi penerimaan pajak, dengan pendekatan yang lebih adil dan transparan. "PPN boleh naik ke 12 persen tetapi pelaku usaha besar yang mengemplang pajak perlu didisiplinkan," ungkap Wijayanto.

Dalam wawancara terpisah, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, memberikan penekanan pada perlunya reformasi struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia saat ini masih terjebak dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah, dengan kebergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas mentah.

"Transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah tinggi menjadi kebutuhan mendesak," ujar Yusuf.

Yusuf mengatakan hilirisasi industri harus didorong secara masif, tidak hanya pada sektor pertambangan, tetapi juga sektor pertanian dan perikanan. Langkah ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Selain itu, Yusuf menyoroti pentingnya perbaikan iklim investasi, yang memerlukan deregulasi dan penyederhanaan perizinan yang lebih efisien.

"Deregulasi dan penyederhanaan perizinan harus dilakukan secara komprehensif," kata Yusuf.

Menurutnya, reformasi ini penting agar Indonesia tidak terjebak dalam regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, serta dapat menarik lebih banyak investor asing.

Penguatan sektor UMKM juga menjadi salah satu agenda yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Yusuf mengungkapkan, sektor UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun mereka sering terkendala akses pembiayaan dan manajemen yang kurang memadai.

"Akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama harus diatasi melalui skema kredit yang inovatif dan inklusif," ungkapnya.

Selain itu, digitalisasi UMKM perlu dipercepat agar mereka dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi kunci utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yusuf menyarankan agar pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri diperkuat.

"Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri harus diperkuat melalui program link and match antara dunia pendidikan dan industri," ujar Yusuf.

Yusuf menuturkan dengan kurikulum yang lebih adaptif dan relevan, lulusan-lulusan pendidikan tinggi dapat lebih siap untuk bersaing di pasar tenaga kerja global. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur logistik dan konektivitas antarwilayah.

"Perbaikan infrastruktur logistik dan konektivitas antarwilayah menjadi faktor penting dalam menurunkan biaya logistik yang masih tinggi," tutur Yusuf.