Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.100.8
28 Ramadhan 1446 HJumat, 28 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Satgas Pasti OJK Blokir 4.036 Entitas Keuangan Ilegal per Februari 2025
11 Maret 2025 20:05 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan atau memblokir sebanyak 4.036 entitas keuangan ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode 1 Januari 2024 hingga 28 Februari 2025.
ADVERTISEMENT
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengatakan hal ini dilakukan karena sebanyak 4.036 entitas keuangan ilegal dikhawatirkan akan merugikan masyarakat.
"Satgas Pasti pada periode 1 Januari sampai dengan 28 Februari telah menemukan dan menghentikan 4.036 entitas keuangan ilegal,” kata Frederica yang akrab disapa Kiki tersebut dalam Media Briefing, di kantor OJK, Jakarta, Selasa (11/3).
Kiki kemudian merinci sebanyak 4.036 entitas keuangan ilegal tersebut terdiri dari 3.517 entitas pinjaman online ilegal dan 519 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.
Selain itu, langkah pemblokiran 4.036 entitas keuangan ilegal ini juga diambil sebagai respons dari 17.019 pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut Kiki menjelaskan dari 17.019 pengaduan tersebut, sebanyak 15.845 di antaranya merupakan pengaduan adanya pinjaman online ilegal dan sisanya, sebanyak 1.174 adalah aduan investasi ilegal.
Dalam kesempatan yang sama, Kiki juga membeberkan OJK telah memblokir 117 rekening bank yang digunakan untuk transaksi ilegal, serta memblokir 1.330 nomor telepon atau WhatsApp.
Meskipun dalam hal ini, Kiki mengakui adanya kendala penindakan entitas ilegal yang servernya berada di luar negeri. Sehingga, ada beberapa dari temuan ini yang kasusnya tidak ditindaklanjuti.
"Yang enggak (ditindaklanjuti) ini kebanyakan servernya di luar negeri, susah kita trace, karena seperti aplikasi di tutup dan di buka lagi," terang Kiki.