Satu Dekade Jokowi dan Janji soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 7 Persen

Presiden Joko Widodo berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Perjalanan ekonomi Indonesia dalam satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mengalami banyak dinamika. Salah satunya ambisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen, faktanya realisasi pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 5 persen selama sebagian besar masa kepemimpinannya.

Pada 2014, ketika Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden, Indonesia menghadapi tantangan dari kondisi ekonomi global yang melambat. Termasuk turunnya harga komoditas dan perlambatan ekonomi di China, salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Kala itu, Jokowi memperkenalkan program Nawacita dengan fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk meningkatkan daya saing dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi Indonesia pada 2014 hanya tumbuh 5,02 persen. Fokus Jokowi pada awal kepemimpinan adalah infrastruktur dengan tujuan untuk memperbaiki daya saing Indonesia.

Kemudian pada tahun 2015, ekonomi Indonesia turun menjadi 4,79 persen. Tahun kedua pemerintahan Jokowi ditandai dengan pelemahan ekonomi global. Perlambatan ekonomi di China, mitra dagang terbesar Indonesia, dan rendahnya harga komoditas.

Pada tahun 2016 ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen, dan naik lagi di 2017 menjadi 5,07 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 melesat ke angka 5,17 persen. Kemudian, di 2019 pada akhir kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, dan awal kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin ekonomi Indonesia bertengger di angka 5,2 persen.

Tahun 2020 membawa tantangan terbesar yang dihadapi ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, yakni pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan tetapi juga memukul keras perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Aktivitas ekonomi menurun tajam seiring dengan pembatasan sosial dan penutupan bisnis untuk mencegah penyebaran virus.

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang sangat berat yakni minus 2,07 persen. Setahun berlalu, ekonomi Indonesia mengalami pemulihan di 2021 yakni tumbuh 3,69 persen. Kemudian, pada tahun 2022 ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2023 tercatat sebesar 5,05 persen. Angka itu jauh lebih rendah ketimbang target APBN 2023 sebesar 5,3 persen dan pertumbuhan 2022 sebesar 5,31 persen.

Pada tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2024 mencapai 5,11 persen dan kuartal II tumbuh melambat 5,05 persen. Jokowi menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen dalam APBN 2024.

Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri memproyeksi ekonomi Indonesia pada 2024 akan mengalami perlambatan. Meski begitu, ia memastikan Indonesia jauh dari resesi.

"Dia melambat (ekonomi RI 2024). Jadi jangan bayangkan bahwa kita akan masuk resesi atau signifikan slow down dari growth, i don't think so. Indonesia jauh dari itu," kata Chatib dalam acara Market Outlook 2024, pertengahan Juli lalu.

Suasana Gedung bertingkat di kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (19/8/2024). Foto: Darryl Ramadhan/kumparan

Menurut Chatib, ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5 persen tahun ini. Namun, pertumbuhan tahun ini diproyeksi lebih rendah dari tahun lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Angka ini lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen.

"Jadi saya enggak bicara ekonomi Indonesia akan tumbuh di bawah 5 persen. I think dengan kondisi seperti sekarang itu, 5 persen itu kita masih bisa punya dampak. Jadi relatif terhadap tahun sebelumnya, dia melambat," ungkapnya.

Chatib menyebut penurunan harga komoditas menjadi tantangan untuk pemerintah dalam mengerek pendapatan negara. Untuk itu, ia meminta pemerintah fokus terhadap perekonomian domestik.

"Sebetulnya likuiditasnya harus dijaga supaya dia bisa pumping money untuk bisa konsumsinya bisa berjalan," imbuh Chatib.