Sebelum Impor Sapi, RI Diminta Siapkan Juga Teknologi hingga Peternaknya

Ilustrasi Impor sapi hidup. Foto: Shutterstock

Impor sapi menjadi salah satu solusi yang diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri yang diperkirakan meningkat karena ada program Makan Bergizi Gratis.

Namun, opsi impor sapi untuk susu tersebut tidak mudah. Sebab, perlu kesiapan peternak hingga teknologi dalam merealisasikannya.

Selain itu, waktu produksi juga menjadi sorotan. Jika yang akan didatangkan adalah sapi dara, perlu waktu lama untuk memproduksi susu.

“Pertama, sapi itu mau dipelihara siapa? Sebanyak itu ke peternak, peternaknya siapa? Peternaknya sudah siap belum? Teknologinya sudah siap belum? Dan berapa lama dampaknya? Kalau impor hari ini, tidak produksi hari ini, mungkin setahun atau dua tahun yang akan datang. Tentu dia tidak akan membawa sapi yang langsung diperah,” kata pengamat peternakan dari Universitas Padjajaran, Rochadi Tawaf, kepada kumparan, Selasa (10/9).

Atas hal tersebut, Rochadi menilai persiapan susu sapi untuk Makan Bergizi Gratis tidak bisa dilakukan oleh peternak rakyat, melainkan melalui korporasi.

“Nah, dari situ siapa yang memeliharanya, siapa yang merah sapinya, dan seterusnya. Itu banyak sekali teknologi kita yang kita perlukan. Harus korporasi, tidak mungkin dilakukan oleh peternak rakyat. Nah, korporasinya siap enggak mereka?” ujar Rochadi.

Untuk teknologi peternakan, Rochadi menyebut Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri. Hal ini juga agar industri peternakan memiliki infrastruktur inseminasi sampai penangkalan penyakit yang baik.

“Kita universitas banyak, perguruan tinggi banyak, orangnya yang mau dilatih juga mungkin bisa dilakukan yang penting kan ada dananya untuk sistem pelatihannya di sini disiapkan, terus misalnya sekolahnya disiapin, tenaga penyeluruhnya disiapin, infrastruktur inseminasi buatannya disiapin, penangkal penyakitnya,” ungkap Rochadi.

Rencananya, impor sapi tersebut akan melibatkan pihak swasta. Untuk itu, Rochadi meminta pemerintah harus menyediakan fasilitas infrastruktur kredit bagi para pihak swasta yang terlibat. Langkah ini juga harus meliputi pelatihan dan pembinaan bagi peternak.

“Seharusnya pemerintah sudah nyiapin infrastruktur kreditnya, fasilitas kredit akan bunganya sekian, syaratnya, peternaknya harus dibina, dilatih, di mana, di mana. Ini kan harus sekarang sudah disiapkan, dilatih. Bukan nyari-nyari importir," terang Rochadi.

"Katanya harus swastanisasi, dikasih kredit berapa mereka? Ini kan harus transparan, ada fasilitas yang diberikan. Nah, ini semua saya belum pernah mendengar kebijakan pemerintah tentang itu,” tambahnya

Lebih lanjut, Rochadi melihat pengadaan impor sapi 1 juta ekor untuk 5 tahun itu bukan merupakan hal sederhana. Selain persiapan dari pihak korporasi sampai infrastruktur kredit, keberadaan ladang penggembalaan juga menjadi persoalan penting.

“Kan 1 juta ekor itu untuk sehari makan 30 kg per hari, kali 1 juta ekor berapa coba? Berapa ladang penggembalaan yang harus disiapin? Itu enggak sederhana,” tutur Rochadi.