Sederet Fasilitas yang Didapat dari Kartu Pra Kerja: Uang Saku dan Pelatihan

Juru bicara Jokowi - Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Pemerintah akan meluncurkan program Kartu Pra Pekerja mulai April 2020. Rencananya, kartu yang diperuntukkan bagi 2 juta pekerja ini akan terlebih dahulu diuji coba di Jabodetabek.

Kartu Pra Kerja menjadi salah satu program yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo diwujudkan di periode kedua kepemimpinannya.

Presiden Joko Widodo menegaskan, program Kartu Pra Kerja bukan untuk menggaji pengangguran. Program tersebut, kata Jokowi, merupakan bantuan dari pemerintah untuk biaya pelatihan vokasi, bagi para pencari kerja.

Berikut kumparan merangkum fasilitas-fasilitas yang akan didapat jika ikut program Kartu Pra Kerja beserta fakta-fakta lainnya:

Pelatihan Vokasi dan Sarana Pendukung

Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menekankan Kartu Pra-Kerja tersebut bukanlah bentuk menggaji pengangguran seperti yang sempat ramai beredar. Namun, program pencari kerja atau pekerja bisa mendapatkan layanan pelatihan vokasi.

Dalam prosesnya tersebut, Moeldoko mengatakan para peserta Kartu Pra Kerja bisa mengantongi uang hingga Rp 500 ribu. Jumlah itu, akan diberikan secara digital hanya sebanyak 1 kali.

Moeldoko menjelaskan, yang dapat fasilitas tersebut adalah peserta yang telah masuk kualifikasi dalam syarat mendaftar kemudian diterima Balai Pelatihan Kerja (BLK).

Setelah mendapat pelatihan dalam jangka waktu tertentu, peserta pun mengisi evaluasi pelatihan. Nantinya akan menerima uang sekitar Rp 100 ribu yang diberikan secara digital di awal.

"Setelah lulus, kemudian ditanya lagi oleh PMO, apa kursus Anda baik atau tidak. Untuk mencari feedback kursus ini bisa diikutkan lagi tahun berikutnya. Agar saya semangat ngisi kira-kira ada Rp 100 ribu masuk ke kantong saya," ujar Moeldoko di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Selasa (18/2).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan 2020 di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Selasa (18/2). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Barulah setelah lulus, peserta kembali menerima kembali uang sebesar Rp 500 ribu. Tujuannya sebagai ongkos dan modal para pekerja sambil mencari lowongan pekerjaan selama masa pelatihan.

"Agar saya bisa telepon, naik angkot, bisa sarapan, karena saya enggak punya duit. Cerita yang beredar bahwa pemerintah menggaji pengangguran. Itu sama sekali tidak benar. Saya pastikan itu," tuturnya.

Syarat Mendapat Pra Kerja

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, mengatakan penerima manfaat Kartu Pra Kerja ini adalah para lulusan SMA/SMK, atau lulus perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga sedang tidak sedang menjalani pendidikan formal.

"Prioritas kami kepada semua orang, tapi usia minum 18 tahun, asal mereka tidak dalam pendidikan formal kami terbuka," ujar Rudy.

Dia menuturkan Kartu Pra Kerja juga bisa diperuntukkan bagi korban PHK, maupun mereka yang ingin meningkatkan skill atau keterampilan sesuai kebutuhan industri.

"Seleksinya kami akan melihat kuota, pengangguran di provinsi, jumlah BLK, kami akan buatkan standar dan kriterianya dalam PMO (Project Management Office) ini yang akan kami lihat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, program Kartu Pra Kerja dijalankan paling tidak pada April 2020 ini. Syarat untuk mendapatkannya pun tidaklah sulit.

Para peserta hanya perlu mendaftarkan diri ke Balai Latihan Kerja (BLK) setempat yang telah diverifikasi oleh PMO. Nantinya calon peserta akan diwawancarai mengenai motivasi bekerja.

"Kepada pesertanya itu sifatnya hanya pendalaman saja, apakah benar motivasinya bekerja, apa benar yang bersangkutan serius, apa benar yang bersangkutan itu kena PHK dan seterusnya. Hanya di situ, bukan pertanyaan yang menyulitkan, enggak. Karena itu hanya sebagai pertimbangan oke yang bersangkutan butuh bekerja," ujar Moeldoko di kesempatan sama.

Kartu Pra Kerja Bakal Diterapkan di Jabodetabek Dulu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan setelah sukses dilaksanakan di Jabodetabek dan dievaluasi dalam dua bulan, kartu pra kerja akan mulai diterapkan di daerah lainnya di Indonesia.

"Kita mendapatkan feedback, itu akan segera kami benahi lagi, nanti terus langsung masuk ke daerah-daerah lain," ujar Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, sebetulnya tak hanya Jakarta yang masuk sebagai lokasi awal penerapan kartu pra kerja. Ada pula, daerah Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Timur hingga Jawa Tengah.

Alasannya, karena daerah yang disebut itu memiliki jumlah pekerja yang besar. Meski begitu, dia memastikan penerapan kartu pra kerja akan merata dan tak akan ada kesenjangan antar daerah.

"Jabodetabek sama Jawa Barat itu pertama. Setelah itu langsung menyebar," terang dia.