Sederet PR Ekonomi Prabowo-Gibran, Deflasi hingga Utang

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan saat rapat pleno di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir, meninggalkan warisan sejumlah pekerjaan besar di bidang ekonomi bagi Prabowo-Gibran yang akan dilantik hari ini, Minggu (20/10).

Jelang dilantik, Prabowo dihadapkan pada deflasi lima bulan beruntun yang jadi bukti turunnya daya beli warga. Persoalan ini berkelindan dengan PHK yang merajalela dan kelas menengah yang banyak turun kasta jadi kelompok miskin. Belum lagi adanya beban utang warisan pemerintah Jokowi.

Deflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,12 persen pada September 2024, menandai penurunan harga konsumsi barang dan jasa yang kelima berturut-turut sepanjang tahun ini, dan berpotensi menghantui pemerintahan Prabowo.

Menurut Pejabat Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi bulan September adalah yang terdalam dibanding bulan yang sama selama setengah dekade terakhir. Deflasi itu disumbang oleh harga komoditas yang bergejolak; serta harga makanan, minuman, dan tembakau.

Sekilas, fenomena penurunan harga ini terlihat menguntungkan, tapi sebetulnya menjadi alarm bagi kondisi ekonomi Indonesia. Peneliti ekonomi The Indonesian Institute (TII) Putu Rusta Adijaya menyatakan, deflasi bisa disebabkan oleh penurunan permintaan karena rendahnya daya beli masyarakat.

“Jangan sampai bilangnya karena ada peningkatan suplai [barang dan jasa] jadi harganya murah lalu deflasi. Tapi kembali lagi, banyaknya suplai apakah karena masyarakat menengah itu tidak mampu membeli?” ujar Putu.

Utang Warisan Jokowi

Warisan utang yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi menjadi salah satu tantangan besar bagi perekonomian Indonesia. Hingga akhir Agustus 2024, total utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp 7.452,56 triliun dan pinjaman Rp 1.009,37 triliun.

Utang-utang tersebut akan menjadi beban pemerintahan Prabowo di mana pada 2025 akan ada jatuh tempo pembayaran utang sebesar Rp 800 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 552,9 triliun. Jika ditotal, pemerintah mesti membayar Rp 1353,23 triliun untuk utang pada 2025 atau setara 45 persen dari Rp 3005,1 triliun pendapatan negara di APBN.

Hal ini menciptakan beban yang tidak kecil bagi pemerintah berikutnya, terutama dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang bersamaan dengan berjalannya program unggulan “Quick Win” Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (Rp 71 triliun), pemeriksaan kesehatan gratis (Rp 3,2 triliun), pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah (Rp 1,8 triliun), renovasi sekolah (Rp 20 triliun), sekolah unggulan (Rp 2 triliun), dan lumbung pangan (Rp 15 triliun).

“Kalau [anggaran] habis [di atas] 40 persen untuk bayar bunga dan utang jatuh tempo, program-program quick win Prabowo susah gerak,” ujar ekonom Celios Bhima Yudhistira.

----

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!