Sederet Sanksi yang Menanti Jika Tetap Nekat Mudik di Masa Larangan

Sejumlah kendaraan melintas di Tol Cipali Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020). Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Pemerintah telah memberlakukan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Kementerian Perhubungan telah mewanti-wanti masyarakat untuk tidak nekat mudik jika tidak ingin terkena sejumlah sanksi. Berikut daftar sanksinya:

Kendaraan Putar Balik

Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan jajarannya akan menjaga titik-titik pos pengamanan larangan mudik yang ada di wilayahnya pada 6-17 Mei 2021. Setiap kendaraan yang lewat akan diperiksa apakah mengangkut pemudik atau tidak.

Tidak hanya menyiapkan tempat dan personel untuk mencegah mudik, tapi juga sanksi bagi masyarakat yang membandel. Paling ringan tentu saja kendaraan diputar balik.

"Kalau dia kendaraan pribadi, yang dibawa keluarga tanpa dipungut bayaran kita putar balik," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat meninjau lokasi pos pengamanan, Sabtu (17/4).

Pidana dan Denda

Belajar dari tahun lalu, kendaraan pribadi juga kerap digunakan untuk mengangkut pemudik dengan memungut bayaran. Tindakan itu yang dikenal dengan sebutan travel gelap. Pelanggaran itu bisa dikenakan sanksi tilang sesuai UU LLAJ.

Penangkapan 202 travel gelap dan truk oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Foto: Istimewa

Begitu juga dengan kendaraan truk atau pengangkut barang yang digunakan untuk mengangkut pemudik. Pelanggaran itu bisa dikenakan Pasal 303 UU LLAJ.

Pasal 308 UU LLAJ memberikan sanksi pidana paling lama 2 bulan atau denda Rp 500 ribu. Sedangkan Pasal 303 UU LLAJ sanksinya pidana kurungan penjara paling lama 1 bulan atau denda Rp 250 ribu.

Kendaraan Disita

Selain itu jika terbukti melakukan pelanggaran, baik itu travel gelap maupun angkutan barang, maka kendaraan yang digunakan angkut pemudik akan disita oleh pihak berwajib. “Kita sita kendaraannya dan baru kita pulangkan setelah 17 Mei," kata Sambodo.

Izin Travel Dicabut

Sementara bagi travel resmi maupun bus kota yang mengangkut pemudik bisa dicabut izinnya. Namun hal itu menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. “Kalau misalnya dia usaha yang berizin misalnya bus kan sudah dibilang gak boleh jalan, tapi dia jalan itu ada sanksi dari Dinas Perhubungan apa sanksi dari teguran atau pencabutan atau sanksi lain," kata Sambodo.