Sederet Tugas Luhut, dari Komite Kereta Cepat hingga Ketua Satgas Investasi IKN

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berkunjung ke Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Selasa (28/2/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali dipercaya untuk mendapatkan tugas baru. Kali ini, dia diminta Presiden Jokowi untuk mempercepat investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pemerintah telah membuat beberapa gugus tugas atau task force khusus terkait pembangunan megaproyek IKN di Kalimantan Timur ini. Salah satunya gugus tugas investasi.

"Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marves, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir interdep dan semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien lagi," ujar Bambang di Istana Negara, Senin (15/5).

Luhut memang seringkali dijuluki sebagai menteri serba bisa. Bukan tanpa alasan julukan ini menempel pada Luhut. Jargon Luhut datang semua beres pun tak jarang terdengar disematkan pada Menko satu ini.

Soalnya selama menjadi salah satu menterinya Jokowi, tak jarang berbagai persoalan dikomandoi oleh Luhut penyelesaiannya.

Lantas apa saja jabatan Luhut? Berikut daftarnya:

Luhut sempat menjabat sebagai Menteri ESDM Ad Interim buat menggantikan Arcandra Tahar. Arcandra yang baru saja dipanggil pulang ke Tanah Air, kala itu terbentur masalah kewarganegaraan ganda sehingga harus mundur.

Kala Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif COVID-19 pada Maret 2020, Luhut pun ditugaskan menjadi Menteri Perhubungan Ad Interim. Jabatan ini dipegang selama Budi Karya menjalani perawatan di RSPAD.

Jabatan menteri lainnya yang dipercayakan kepada Luhut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Ini terjadi saat Menteri KP Edhy Prabowo tersandung kasus korupsi ekspor benur atau benih lobster.

Sejak berbagai kebijakan pembatasan dalam rangka mengatasi COVID-19 berjalan, komando utama dipegang oleh Luhut. Luhut tercatat sebagai Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk jawa Bali.

Luhut diketahui juga pernah mendapat tugas sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada awal pandemi. Ini merupakan jabatan dalam rangka penanganan wabah corona sebelum diberlakukannya PPKM Darurat.

Pada 2020, Menko Luhut ditugaskan memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia bertugas menentukan langkah-langkah dalam merealisasikan pembangunan sarana kereta cepat tersebut.

Presiden Jokowi juga mempercayakan urusan penyelamatan danau nasional pada Luhut. Pada 2021, Keppres Nomor 60 diterbitkan untuk meresmikan tugas Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional.

Masih pada tahun 2021, Luhut juga mendapat tugas memimpin tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tim Gernas BBI ini bertugas menggenjot produksi dan konsumsi produk lokal UMKM.

Belum lama ini, jabatan Luhut ditambah. Ia diminta mengurusi masalah sumber daya air dengan menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Jabatan ini dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022.

Teranyar, Jokowi lagi-lagi menunjuk Luhut buat mengatasi masalah yang saat ini tengah krusial. Isu kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng sudah nyaris terjadi sepanjang tahun.

Mengatasi berlarutnya masalah sektor ini, Jokowi kembali mempercayakan penyelesaiannya kepada Luhut Binsar Pandjaitan.