Sederet Upaya Capai Ambisi Prabowo RI Karbon Netral di 2050

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (6/10/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini ambisi Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mencapai Net Zero Emission atau karbon netral di tahun 2050 atau lebih cepat bisa tercapai.

Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Selasa (19/11). Dia bilang melimpahnya sumber daya di Indonesia, membuatnya juga berencana untuk menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dalam 15 tahun ke depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan manuver Prabowo mempercepat target karbon netral Indonesia bisa tercapai melalui serangkaian strategi.

Indonesia ditargetkan bisa mengurangi total emisi di sektor energi sebesar 1.798 juta ton CO2 pada tahun 2060, dari 1.927 juta ton CO2 dalam skenario business as usual (BAU) menjadi 129 juta ton CO2 (skenario NZE).

Emisi karbon di Jakarta. Foto: Aly Song

"Nanti ujungnya di 129 juta, misalkan 129 di 2060, sekarang 129 juta bisa terjadi di 2050. Awalnya kan di 2050-nya bukan 129 juta, mungkin di situ masih 300 atau masih 200 sekian. Nah ini bisa digeser 129-nya lebih cepat," ujarnya saat Anugerah DEN 2024, Selasa (10/12).

Dadan memaparkan beberapa cara untuk mengakselerasi target karbon netral di Indonesia, pertama dengan pemanfaatan gas dengan lebih masif. Sebab, pemakaian gas sebagai sumber energi lebih rendah emisi daripada minyak atau batu bara.

Menurutnya, pemakaian batu bara untuk bahan bakar pembangkit listrik mengeluarkan 1 kilogram emisi CO2 per KWh, sementara gas hanya mengeluarkan 380 gram CO2 per KWh alias 62 persen lebih rendah.

"Tapi sekarang kita akan me-redirect untuk tetap fosil, tapi didorongnya akan ke gas kan terjadi penurunan 62 persen, sehingga ini juga bisa mempercepat," tutur Dadan.

Kemudian dari implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Dadan menyebutkan, proyek PLTS atap kini sudah lebih masif daripada beberapa tahun ke belakang.

"PLTS atap yang dalam 2-3 tahun terakhir ini tidak berjalan, tahun ini 800 sekian megawatt masuk, itu dibangun dan beberapa sudah selesai," ungkap Dadan.

Selanjutnya dari campuran bahan bakar nabati (BBN) untuk BBM, misalnya bodiesel dari minyak kelapa sawit (CPO). Dadan menyebut, Prabowo sudah berkomitmen meningkatkan baurannya hingga 50 persen (B50).

Padahal, lanjut dia, dalam peta jalan NZE di sektor energi hingga tahun 2060, pemerintah hanya menyusun berdasarkan implementasi B30. Dia mencatat setiap peningkatan 5 persen baurannya membutuhkan campuran 2 juta kiloliter CPO.

"2 juta kali 1 liter (CPO) itu kira-kira 2,5 kilogram CO2 itu bisa kita hindari, nambah 5 juta. Jadi setiap nambah 5 persen ya nambah 5 juta ton pengurangan dari CO2-nya," kata Dadan.

Dengan demikian, Dadan optimistis ambisi Prabowo mencapai karbon netral di tahun 2050 bisa tercapai terutama disokong oleh berbagai upaya di sektor energi.

"Jadi kalau ditanya bisakah ke tahun 2050? Angka-angka mulai mendorong ke hal-hal tersebut karena itu on top. Ya percepatan ke 2050-nya bisa terjadi," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN dari Pemangku Kepentingan Kalangan Akademisi, Agus Puji Prasetyono, menuturkan DEN juga menyambut baik akselerasi karbon netral di Indonesia.

Hal ini, kata dia, menyusul revisi Peraturan Pemerintah (PP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang saat ini sudah disampaikan Menteri ESDM sebagai Ketua Harian DEN kepada Prabowo.

"Jadi sekarang ini kita sudah dalam masa penyelarasan dan juga kita sudah rapat dengar pendapat DPR dan minta segera supaya penyelarasan itu selesai pada bulan ini," ujar Agus.

Dia berharap, PP KEN yang baru sudah bisa berlaku mulai tahun depan. Dengan begitu, arah peta jalan kebijakan energi nantinya bisa selaras dengan visi misi Prabowo.

"Kita juga tahu bahwa Pak Prabowo juga sudah mengatakan tidak ada visi lain, kecuali visi dan misi presiden. Jadi itulah yang kita pegang dalam penyusuran revise dari Kebijakan Energi Nasional ini," pungkas Agus.