Sekjen OECD Temui Prabowo, Ini yang Dibahas

28 November 2024 14:36 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Airlangga Hartarto saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia dan Brasil dalam Indonesia-Brazil Business Forum. Foto: Instagram/ @airlanggahartarto_official
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia dan Brasil dalam Indonesia-Brazil Business Forum. Foto: Instagram/ @airlanggahartarto_official
ADVERTISEMENT
Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut mendampingi pertemuan keduanya.
ADVERTISEMENT
Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berstatus sebagai negara aksesi OECD, pasca disetujuinya Peta Jalan Aksesi Indonesia yang secara resmi diserahterimakan dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024 lalu.
Airlangga mengatakan pertemuan ini merupakan kelanjutan atas upaya-upaya Indonesia untuk masuk keanggotaan OECD.
"Ya itu bagian dari proses aksesi," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga dalam pertemuan juga disampaikan mengenai laporan ekonomi OECD yang menyatakan optimisme pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,2 persen.
"Hasilnya baik dan optimis tahun depan target 5,2% sesuai APBN bisa dicapai," kata dia
Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.
ADVERTISEMENT
Indonesia tengah menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.
Pada kesempatan sebelumnya, Menko Airlangga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD.
Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.