Selain Bergaji Miliaran per Bulan, Ahok Juga Dapat Kartu Kredit dari Pertamina

Presiden Joko Widodo didampingi Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama saat meninjau kilang PT TPPI, di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12). Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali membuat geger dengan pernyataanya mendapatkan fasilitas kartu kredit mencapai Rp 30 miliar. Fasilitas itu didapatnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurutnya kartu kredit dengan limit jumbo itu merupakan jatah per orangan, bukan total limit perusahaan. Karena itu, petinggi Pertamina yang lain seperti jajaran direksi pasti mendapatkan juga.

"Iya (untuk Komut), di kartu saya tertulis demikian, limitnya benar (Rp 30 miliar). Direksi tidak pernah buka (datanya)," kata Ahok saat dihubungi kumparan, Rabu (17/6).

Ahok pun mengusulkan agar fasilitas kredit ini dihapus. Menurutnya, penggunaanya selama ini tidak tertib. Nama Ahok, Pertamina, dan 30 M pun trending topic di Twitter sejak kemarin hingga saat ini.

Ahok Bisa Raih Penghasilan Rp 3 Miliar per Bulan di Pertamina

Merujuk ke belakang, sebagai Komut Pertamina, Ahok juga mendapatkan gaji fantastis. Dia pernah mengungkapkan sendiri, jika dibandingkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, gaji yang didapatnya sebagai petinggi BUMN perminyakan itu jauh lebih besar.

"Kalau gaji gede komisaris lah, jauh,” katanya dalam Instagram Live bersama Jurnalis Senior, Andy F Noya, Juni tahun lalu.

Menurutnya, gaji sebagai Komisaris Utama Pertamina mencapai Rp 170 juta per bulan. Sementara Gubernur DKI Jakarta hanya mendapat gaji Rp 7 juta per bulan. Namun, operasional sebagai gubernur bisa mencapai Rp 4 miliar yang digunakan untuk membantu rakyat miskin di Jakarta.

Ahok diangkat Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komut Pertamina pada November 2019, menggantikan Tanri Abeng. Dengan posisinya sebagai orang nomor satu di kursi komisaris, Ahok bisa mendapatkan penghasilan Rp 3 miliar per bulan.

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas BUMN setara 45 persen dari gaji Direktur Utama.

Selain itu, Dewan Komisaris BUMN memperoleh tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan transportasi (bisa diganti dengan fasilitas mobil dinas), dan asuransi purna jabatan. Komisaris juga memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Tak lupa, Komisaris Utama BUMN akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 45 persen dari tantiem yang diterima Direktur Utama.

Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun 2018 (audited), total gaji dan imbalan lainnya (termasuk bonus) dalam setahun untuk 11 Direksi dan 7 Komisaris Pertamina sebesar USD 47,273 juta atau setara Rp 661,82 miliar (asumsi kurs Rp 14.000 per USD).

kumparan mencoba membuat perhitungan rata-rata. Bila diasumsikan setiap individu menerima sama rata, maka penghasilan untuk Direksi dan Komisaris BUMN bisa Rp 3,064 miliar per bulan atau Rp 36,768 miliar dalam setahun.

Sebagai catatan, besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima oleh jabatan Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris berbeda-beda menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/2014. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan perhitungan gaji hingga pembagian bonus untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.