Selain Qatar, Singapura hingga Turki Patungan Bikin 3 Juta Rumah Program Prabowo

20 Januari 2025 16:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berbincang dengan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo sebelum penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).  Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani berbincang dengan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo sebelum penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan perkembangan terbaru investasi asing yang berminat mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pemerintah Indonesia sudah menandatangani dengan Qatar untuk membangun 1 juta rumah di Indonesia berupa apartemen.
ADVERTISEMENT
Dari pemerintah Qatar sudah menyatakan resmi 3-5 juta rumah dan apartemen. Berarti dari Qatar antara 4-6 juta unit penghunian MBR.
“Nanti tanggal 31 Januari, insyaallah, nanti disaksikan oleh Presiden di istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan. Berarti itu 5-7 juta hanya dari dua negara,” kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (20/1).
Hashim mengatakan, ada investor Turki mau membangun 50 ribuan unit dan dari Singapura ada 100 ribu unit. Hashim menilai pemerintah RI telah bergerak cepat, terlihat dalam 3 bulan terakhir sudah berkomitmen membangun 7 juta lebih rumah.
Foto udara rumah subsidi yang telah selesai dibangun di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (7/11/2024). Foto: Putra M. Akbar/Antara Foto
Untuk lokasinya, Hashim mengungkapkan ada di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare. Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).
ADVERTISEMENT
“Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di danau Metland (Cibitung), terus ada 30 ha di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” kata Hashim.
“Terus instruksi pak Prabowo, bila memungkinkan setiap stasiun ka di Indonesia terutama di kota-kota besar itu harus ada rumah susun, itu namanya TOD (Transit Oriented Development),” ujarnya.