Sengketa Pilpres Selesai, Airlangga Bicara Kelanjutan Program Makan Siang Gratis

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara soal program makan siang gratis hingga pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.

Airlangga mengatakan pihaknya masih membahas kedua program unggulan Prabowo-Gibran. Namun, ia tidak menjelaskan dengan detail soal pembahasan kedua program itu.

"Nanti kita bahas sambil berjalan. Besok dapat surat dari KPU dulu," kata Airlangga di kantornya, Selasa (23/4).

"Teknis belum (dibahas)," tambahnya.

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar penetapan pemenang Pilpres besok, Selasa (24/4).

Sebelumnya, Jokowi bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju baru saja membahas skema anggaran program makan siang dan susu gratis yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam sidang kabinet, Senin (26/2).

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan program makan siang gratis bakal menelan biaya sebesar Rp 450 triliun per tahun.

Namun, program ini akan dilaksanakan secara bertahap di tahap pertama biaya yang diperlukan sekitar Rp 100 triliun hingga 120 triliun.

"Program ini dalam skala penuh 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia," kata Budiman dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (22/2).

Budiman menjelaskan, anggaran untuk program makan siang gratis bersumber dari APBN. Namun, angka itu masih bisa ditekan 40 persen hingga 50 persen jika pemerintah menggunakan dana yang ada untuk menyiapkan sumber bahan pangan alih-alih membeli makanan jadi.

Sementara itu, rencana Prabowo-Gibran membentuk Badan Penerimaan Negara sudah tercantum dalam dokumen visi misi dan program kerja yang berjudul Prabowo Gibran 2024 bersama Indonesia Maju.

Menteri Pertahanan itu mengatakan alasan utama pemisahan, untuk efisiensi dan transparansi. Serta untuk mengurangi beban Menteri Keuangan (Menkeu).

"Kita pisahkan supaya lebih efisien. Si Menteri Keuangan tidak perlu mikirin atau mengurusi itu (pajak)," kata Prabowo dalam Dialog Capres Bersama Kadin, Jumat (12/1/2023).

Prabowo juga akan menggenjot rasio pajak Indonesia. Sebab, RI ketinggalan jauh dengan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.