Sepakat dengan Luhut, Kemenperin Mau Kantor Pusat Perusahaan Sawit Harus di RI

Ilustrasi kelapa sawit. Foto: Yogie Hizkia/Shutterstock

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) setuju dengan langkah yang diambil Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengaudit perusahaan-perusahaan sawit untuk memastikan membangun kantor pusat (headquarter) di Indonesia.

“Kalau seperti itu neracanya kan bisa kita dapat, dan juga nanti kalau pengusaha-pengusahanya ada di Indonesia pajaknya kan kita dapat,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika di Kantor Kemenperin, Senin (30/5).

Putu menjelaskan, ekonomi persawitan di Indonesia ditaksir sebesar Rp 750 triliun per tahun, di mana RP 500 triliun adalah untuk ekspor. Dengan potensi seperti itu pendapatan negara bisa didapatkan mulai dari sektor hulu hingga hasil pengolahannya.

“Pabrik yang headquarter-nya di luar kan mereka membayar di mana mereka berada. Kalau semua di Indonesia kita akan mendapatkan semua nilai tambah dan pajak dari ekonomi persawitan,” kata dia.

Putu mencontohkan, di 2021 Indonesia mendapatkan Rp 86 triliun dari pungutan ekspor sawit. Kemudian dari pajaknya sekitar Rp 20 triliun.

Bila nanti kantor pusat perusahaan sawit berada di Indonesia, Putu optimis angka itu akan tumbuh lebih besar. “Ya pasti lah, di atas itu. Kalau ada tambahan,” pungkasnya.

Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kini mendapat mandat baru untuk mengatasi permasalahan minyak goreng di dalam negeri. Dalam menjalankan amanah itu, Luhut akan memastikan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektar), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.