Serapan Tenaga Kerja Jawa Tengah Ungguli Jawa Barat dan DKI, Faktor UMP?

Ratusan buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah. Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang semester I 2022 mencapai Rp 584 triliun. Sebaran investasi tersebut, terbesar adalah di Jawa Barat dengan realisasi Rp 83 triliun.

Pada urutan kedua terdapat DKI Jakarta dengan realisasi Rp 80,5 triliun. Menariknya dari penyerapan tenaga kerja, justru Jawa Tengah lebih besar dai DKI Jakarta. Meski pada realisasi nasional Jawa Tengah berada pada urutan ke-9.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan mengatakan fenomena seperti itu tak lepas dari faktor upah minimum provinsi (UMP) pada setiap wilayah.

“Melihat fenomena ini tak lepas dari isu UMR per provinsi yang kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah yang terendah di Pulau Jawa, sehingga menjadi lebih kompetitif menarik industri-industri atau pelaku usaha yang bersifat labor intensif atau padat karya,” kata Indra pada konferensi pers online Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (29/7).

Dia menjelaskan, untuk realisasi investasi di Jawa Barat mayoritas adalah di sektor padat modal seperti industri otomotif. Berbeda dengan investasi di Jawa Tengah yang mayoritas di sektor padat karya seperti industri tekstil.

“Itu lah kita bisa lihat tadi kenapa Jawa Tengah lebih kecil realisasi investasinya tapi penyerapan tenaga kerja lebih tinggi,” jelasnya.

Sependapat dengan Indra, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto mengatakan faktor UMP menjadi penentu atas fenomena tersebut. Selain UMP, Teguh mengatakan di Jawa Tengah mayoritas industrinya adalah di sektor padat karya.

“Jawa Tengah mungkin ini kombinasi yang klop, sudah industri yang datang padat karya, UMP-nya relatif rendah, orangnya banyak dan kompeten untuk mendukung itu dan kombinasi ini impactful untuk membuat investasi berdampak (penyerapan tenaga kerja),” ujarnya.

Melihat fenomena itu, Teguh menilai justru menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana investasi yang masuk di Indonesia bukan hanya sekadar angka-angka. Namun realisasinya bisa benar-benar dirasakan manfaatnya salah satunya seperti berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

“Jadi PR bagi kita semua dan Pemerintah Daerah bahwa kalau kita investasi tak hanya besaran saja tapi juga sektornya apa, apakah labor intensif atau capital intensif, kalau memang ingin investasi ini bisa berdampak pada lapangan kerja yang banyak,” pungkasnya.