Serikat Buruh: Hidup Sudah Sulit, Jangan Bebani Rakyat dengan Kenaikan BBM!

25 Agustus 2022 9:58
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Sejumlah pengendara motor mengantre di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah pengendara motor mengantre di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Serikat buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar.
ADVERTISEMENT
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyebut, kondisi sebagian besar rakyat sudah kadung sulit imbas pandemi COVID-19. Sehingga wacana kenaikan harga BBM hanya akan menambah sulit keadaan.
"Jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan BBM, kondisi rakyat saat ini kebanyakan sedang sulit. Kenaikan harga BBM akan memukul daya beli, memicu inflasi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi," ujar Mirah pada Kamis (25/8).
Ia menyayangkan sikap pemerintah dengan terus-terusan mengungkapkan negara terbebani oleh BBM subsidi. Padahal menurutnya, hal itu merupakan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Menurutnya, besaran subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun tidak perlu dipersoalkan pemerintah. Terlebih lagi membandingkannya dengan anggaran subsidi negara lain. "Ojo dibandingke lah," kata Mirah.
ADVERTISEMENT
Kesulitan yang dialami masyakarat saat ini, terutama para buruh, menurutnya tak lain juga disebabkan oleh pemerintah. Lahirnya UU Cipta Kerja membuat upah para pekerja tidak naik selayaknya.
Omnibus Law, lanjutnya, juga mengakibatkan tak ada jaminan kepastian kerja. "Jangan tambah lagi beban rakyat, jangan cabut subsidi untuk rakyat," tuturnya.
Alih-alih mengurangi subsidi, menurut Mirah, patut dipertimbangkan pemberian segala fasilitas kepada pejabat negara dan BUMN. Efisiensi mesti dilakukan dengan cara mengurangi kemewahan para pejabat, menghapus kebocoran anggaran negara, hingga memberantas korupsi.
"Mereka tidak merasakan dampak kenaikan BBM karena biaya BBM-nya ditanggung oleh negara," pungkasnya.