Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
ADVERTISEMENT
Serikat buruh menyatakan penolakan atas kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang baru diluncurkan Jokowi.
ADVERTISEMENT
Jokowi berencana membagikan BLT minyak goreng untuk 20,5 juta keluarga, dengan besaran yang diterima per orangnya sebesar Rp 100 ribu sebulan selama 3 bulan.
Selain karena kebijakan ini tak menyasar secara keseluruhan, menurut Presiden KSPI Said Iqbal, juga karena BLT rawan jadi bancakan korupsi .
"BLT itu gudang korupsi, banyak Mensos kena BLT dan bansos," ujar Said Iqbal dalam virtual conference pada Selasa (5/4).
Alih-alih mengucurkan dana tunai, kata Said Iqbal, pemerintah sebaiknya mengalihkan dana tersebut sebagai subsidi harga minyak goreng kemasan.
Menurut Said Iqbal, masyarakat lebih membutuhkan harga minyak goreng kemasan yang saat ini melambung di atas Rp 20 ribu per liter, disubsidi kembali menjadi Rp 14 ribu. Solusi seperti ini, kata Iqbal, sudah disampaikan saat demonstrasi di Kementerian Perdagangan dua minggu silam.
ADVERTISEMENT
Kala itu, para buruh sudah menyampaikan penolakan atas kebijakan subsidi minyak goreng curah serta rencana kebijakan bantuan tunai.
"Kami menolak itu, dari awal KSPI sudah sampaikan dalam pertemuan lalu menolak subsidi. Dan bukan subsidi minyak curah saja, bukan BLT tapi subsidi harga dan ketersediaan minyak goreng kemasan," pungkas Said Iqbal.
Presiden Partai Buruh menilai, selain memastikan kesehatan masyarakat terjaga dengan mengutamakan minyak goreng kemasan, sasaran penerima manfaat secara tidak langsung juga akan lebih besar.
"Sekarang ada Rp 100 ribu, maka jumlah orang yang mendapatkan minyak kemasan Rp 14 ribu bisa tiga kali lipat. Jadi 80 juta orang akan bisa membeli minyak kemasan harga Rp 14 ribu, di mana BLT dipindahkan untuk subsidi minyak kemasan," ujar Said Iqbal.
ADVERTISEMENT