Sering Dibuat Harus Negosiasi Alot, Prabowo Akui Sri Mulyani Menkeu yang Hebat

Pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kamis (7/4/2022). Foto: Kemenkeu RI

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengaku sering bernegosiasi alot dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Hal itu dia sampaikan, menanggapi permintaan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) untuk menaikkan tunjangan.

Meski menuturkan sering bernegosiasi alot, Prabowo mengaku harus memuji Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang hebat. Hal itu dia ungkapkan di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPAD, Jumat (5/8).

Sebelumnya Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Pur) Doni Monardo, meminta Presiden Jokowi menaikkan tunjangan bagi para purnawirawan TNI Angkatan Darat. Jokowi sendiri tak janji memenuhi permintaan itu, karena beratnya beban APBN.

Sikap Presiden Jokowi tersebut, dijelaskan kembali oleh Prabowo, yang menurutnya pemerintah harus menghitung ulang beban anggaran. "Tadi Presiden mengatakan, beliau berniat untuk memperbaiki. Tapi harus berunding hitung-hitungan sama Menteri Keuangan," katanya.

Pada sisi lain, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu, menuturkan dirinya sering harus bernegosiasi alot dengan Menteri Keuangan (Menkeu).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) mencoba senjata saat kunjungan kerja ke PT PINDAD di Bandung. Foto: Dok. Kementerian Pertahanan

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo, merupakan kementerian dengan alokasi anggaran terbesar di APBN dari tahun ke tahun.

Pada APBN 2022 ini misalnya, Kemhan mendapat alokasi anggaran Rp 133,9 triliun. Angka itu naik 13,28 persen dari 2021 yang sebesar Rp 118,2 triliun. Sementara pada 2023, Kementerian Pertahanan diproyeksikan mendapat alokasi anggaran Rp 123 triliun, menurun dari tahun ini.

Tapi dalam realisasinya, terjadi pemangkasan-pemangkasan anggaran oleh Kemenkeu karena adanya realokasi. Termasuk untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19. Hal itulah yang sering memicu negosiasi antara kementerian teknis pemilik anggaran, dengan Kemenkeu yang mengelola APBN.