Sering Dituduh Bendahara Negara Pelit, Ini Jawaban Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan di Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani sering mendapat julukan "Bendahara Negara Pelit" karena dianggap kerap menolak permintaan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga.

Merespons hal itu, Sri Mulyani menegaskan tuduhan tersebut tidak sepenuhnya benar. Dia menekankan perannya sebagai Menteri Keuangan bukanlah semata-mata untuk menolak anggaran, melainkan menjaga agar setiap pengeluaran negara dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab.

“Saya ini termasuk pendengar yang baik. Seluruh permintaan selalu saya dengarkan, sehingga kemudian bisa didiskusikan, dan kalaupun ada ruangan fiskal, kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang memang solid dan bisa dijalankan dengan baik," tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan TA 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Sri Mulyani menekankan setiap pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran selalu melalui proses diskusi dan analisis yang mendalam. Menurutnya, ini adalah bagian dari tanggung jawab seorang Bendahara Negara untuk memastikan uang rakyat dikelola secara bijaksana.

"Ini adalah aspek kehati-hatian dari bendahara negara. Jadi jangan sampai nanti saya ditempelin dengan tulisan 'Mrs. No'. Kalau saya bilang no, berarti tidak ada pembangunan, padahal buktinya ada," tegasnya.

Sri Mulyani menambahkan reputasi "pelit" yang sering disematkan kepadanya sebenarnya mencerminkan upayanya untuk mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, setiap program yang disetujui telah melewati pertimbangan matang untuk memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

Dia berharap, masyarakat bisa memahami bahwa keputusan menolak atau menyetujui anggaran bukan sekadar tindakan sewenang-wenang. Melainkan hasil dari perhitungan yang cermat demi keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan bangsa.

“Jadi ini masalah selektivitas dan kualitas, dan tentu ini juga menunjukkan bahwa kita semua menggunakan uang rakyat secara responsible,” pungkasnya.