Setelah Direvisi, Anggaran LKPP Jadi Rp 117,11 Miliar pada 2025

Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menemui awak wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendapatkan pagu anggaran pada 2025 sebesar Rp 117,11 miliar.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mencatat angka tersebut merupakan hasil efesiensi sebesar Rp 49,6 miliar atau sekitar 29,75 persen dari total pagu awal 166,72 miliar.

Mulanya lembaga ini menerima pemangkasan anggaran yang diterima LKPP adalah sebesar Rp 61,1 miliar sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“Angka sebesar Rp 117,11 miliar untuk dipakai LKPP di tahun 2025, hasil efisiensi Rp 49,6 miliar,” katanya dalam Rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2).

Hendar menyebut pagu LKPP akan digunakan untuk mendukung pengelolaan manajemen sebesar Rp 108,45 miliar. Sebelum diefisiensi, program dukungan manajemen ini dianggarkan sebesar Rp 129,44 miliar.

Secara rinci, program dukungan manajemen ini terdiri dari belanja pegawai Rp 65,9 miliar, belanja operasional Rp 27,98 miliar, belanja non operasional 5p 14,57 miliar dan belanja Program Pengadaan Barang Jasa Nasional (PBJ) Rp 8,6 miliar.

Hendrar kemudian membeberkan potensi dampak efisiensi anggaran yang diterima LKPP. Ia menjelaskan secara rinci kegiatan strategis terkait penguatan RUU bakal terhambat.

Sementara dari sisi percepatan transformasi digital pengadaan dengan katalog versi 6, Hendrar memastikan akan memberikan layanan terbaik termasuk migrasi yang sudah ditargetkan maksimal 20 Maret 2025.

“Tapi ada beberapa capaian rincian output prioritas nasional, di mana kita sesuaikan dengan asta cita Pak Presiden, kita berupaya untuk tetap all out, bisa menyesuaikan menjadi bagian daripada program LKPP yang bisa kita selesaikan,” terang Hendrar.