Setoran Dividen dari Anker Bir Rp 100,47 Miliar Akan Masuk APBD DKI

Suasana RUPST PT Delta Djakarta di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/6). Foto: Abdul Latif/kumparan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkonfirmasi mendapatkan bagian dari dividen yang dibagikan PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Total dividen yang didapat Pemprov DKI Jakarta dari produsen minuman bermerek Anker Bir tersebut sebesar Rp 100,47 miliar.

Setoran dividen dari DLTA tersebut akan masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

"Dividen yang diterima tahun berkenaan tentunya akan dimasukkan dalam APBD tahun berkenaan, sebagai penerimaan yang berasal dari aset yang dipisahkan," kata Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Riyadi saat dihubungi, Kamis (20/6).

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi C DPRD DKI yang salah satunya membidangi BUMD, Santoso, menjelaskan setoran dividen DLTA akan masuk ke APBD 2019 sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah dividen yang diterima Pemprov DKI Jakarta tahun ini diakui dia lebih besar dibandingkan targetnya yang dipatok yaitu hanya Rp 50,4 miliar.

bir Foto: Shutter Stock

"Namanya target kan kadang-kadang meleset dari realisasi baik turun maupun naik. Tapi minimal kalau sudah ada target, ada nilai minimal yang menjadi pencapaian yang akan diambil, gitu,” sebutnya.

Sebagai catatan, nilai dividen yang didapat Pemprov DKI Jakarta dari DLTA sebesar Rp 100,47 miliar didapat dari jumlah lembar saham yang dimiliki sebanyak 210.200.700 dikali dividen per saham sebesar Rp 478. Pemprov DKI merupakan salah satu pemegang mayoritas saham DLTA dengan kepemilikan sebesar 26,25 persen.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan agar dividen per lembar saham Rp 240,12 atau maksimal seperti tahun lalu sebesar Rp 260 per lembar saham. Namun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap Rp 478.

Adapun kinerja keuangan DLTA sepanjang kuartal I 2019 mengalami penurunan. Laba bersih yang didapat turun sekitar 1,28 persen menjadi Rp 85,6 miliar dibanding periode sama pada tahun sebelumnya Rp 86,7 miliar.