Setuju Bea Keluar CPO Dipangkas, GAPKI Minta Insentif untuk Ekspor ke AS

Seorang petani membongkar muatan tandan buah segar (TBS) sawit. Foto: ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyetujui rencana pemerintah yang ingin pangkas bea keluar untuk ekspor komoditas Crude Palm Oil (CPO). GAPKI menilai langkah ini bisa membuat harga ekspor sawit Indonesia lebih kompetitif.

"Bagus dengan rencana pemerintah akan memangkas BK untuk ekspor CPO," ucap Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, kepada kumparan Selasa (15/4).

Ia menyetujui rencana ini karena beban ekspor ada 3 yaitu Domestic Market Obligation (DMO), Persetujuan Ekspor (PE), dan Bea Keluar (BK) dengan total beban USD 221 per metric ton, sedangkan untuk BK dalam bentuk CPO dikenai USD 124 per metric ton.

Sementara Malaysia, kata Eddy, hanya terkena beban USD 140 per metrik ton. Apalagi dengan kebijakan tarif Trump ke Malaysia sebesar 24 persen, lebih rendah dibandingkan RI 32 persen. Hal ini membuat ekspor CPO Malaysia lebih kompetitif dibandingkan RI.

"Kalau BK dapat diturunkan sehingga beban ekspor minimal sama dengan Malaysia akan membuat kita menjadi kompetitif apalagi kalau bisa di bawahnya, tetapi ini semua special treatment untuk pasar AS, agar pasar kita tidak bergeser ke negara lain," lanjutnya.

Eddy tetap meminta agar ada special treatment ekspor CPO untuk pasar Amerika Serikat (AS). Dengan reformasi fiskal yang bagus membuat harga minyak sawit RI lebih kompetitif.

Tandan buah sawit segar yang baru dipanen. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

"Artinya penurunan harus sesuai situasi dan kondisi, apabila 5 persen tersebut berlaku untuk semua negara itu bagus," imbuh Eddy.

Selain meminta penurunan beban ekspor, Eddy menyebut GAPKI tetap berusaha agar biaya produksi juga lebih kompetitif.

Katanya, saat ini GAPKI sedang menjalankan project bersama pemerintah yaitu mendatangkan serangga penyerbuk dari Tanzania, yakni serangga penyerbuk yang lebih agresif untuk membantu pembentukan buah sehingga produktivitas dan produksi dapat meningkat.

"Selain itu saat ini sedang melakukan penelitian penggunaan pupuk hayati ini untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, selain mengurangi emisi karbon juga mengurangi biaya pupuk karena material pupuk masih di import kecuali pupuk urea (nitrogen)," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memangkas bea keluar untuk ekspor crude palm oil (CPO) sebagai bagian dari langkah reformasi fiskal. Kebijakan ini disebut setara dengan pengurangan beban hingga 5 persen bagi pelaku usaha.

Apalagi saat ini Indonesia mendapat tekanan tarif pajak impor dari Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen.

“Bea keluar untuk CPO akan kami lakukan pemangkasan. Ini setara dengan pengurangan beban hingga 5 persen,” ujar Sri Mulyani dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempercepat proses penerapan bea masuk anti-dumping dan safeguard atas produk impor yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Permintaan ini, kata Sri Mulyani, datang langsung dari Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian.