Shopee & Lazada Tutup Akses Produk Impor, Teten Masduki: Tegur Kalau Masih Ada!

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, berbicara di hadapan pelaku UMKM. Foto: Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui lebih dari 50 persen pasar digital yang diperdagangkan di e-commerce merupakan produk impor. Sebagai tindak lanjut, dia mengaku sudah meminta Shopee dan Lazada untuk membatasi produk impor yang masuk ke pasar digital.

Misalnya Shopee. Teten mengatakan e-commerce itu sudah menutup 13 kategori barang, terutama fashion muslim bagi wanita dan pria yang berasal dari Cina. Hal tersebut dilakukan guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri.

"Shopee bersedia untuk menutup impor 13 kategori barang terutama yang muslim fashion ya mulai dari hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim perempuan, dress muslim, pria, mukena dan sebagainya itu sudah sepakat tidak lagi diimpor dari Cina," kata dia melalui keterangannya dalam kegiatan Transformasi UMKM Menuju Ekonomi Digital Era Society 5.0 yang diadakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Kamis (14/10).

Kemudian, Lazada telah sepakat untuk menutup tiga klaster besar perdagangan impor di pasar digital yakni tekstil, fashion, hingga kuliner. Teten pun menyatakan kesepakatan itu sudah terjalin dalam MoU. Bila Shopee dan Lazada didapati masih menjual produk impor itu, dia meminta masyarakat melapor dan akan diberi teguran.

"Ini sudah kita lakukan dan sudah ada MoU dengan mereka dan tolong dicek. Kalau mereka masih jualan ini, ya kita harus tegur karena ini sudah komitmen dengan kita," ucap dia.

Di sisi lain, menurut Teten, pengembangan digitalisasi di dalam negeri pun harus diperkuat. Dari catatannya, sejak pandemi terjadi peningkatan hingga 100 persen UMKM digital di Indonesia. Data terkini, sudah ada 15,9 juta UMKM yang memanfaatkan digital dari data sebelumnya hanya 8 juta.

"Jadi yang bisa bertahan di tengah pandemi itu kita lihat data BI itu adalah UMKM yang go digital," ujar dia.

Teten pun menambahkan, telah terjadi peningkatan pengguna ekonomi digital di Indonesia mencapai angka 37 persen. Lalu, tercatat transaksi ekonomi digital kini sudah mencapai angka Rp 640 triliun. Berdasarkan data tersebut, dia meminta agar pelaku UMKM tak ragu untuk memanfaatkan digitalisasi.

Ilustrasi belanja online. Foto: Shutterstock

Meskipun demikian, Teten mengakui terdapat sejumlah persoalan UMKM di Indonesia kesulitan memasuki pasar digital antara lain literasi digital yang rendah, kapasitas produksi, dan daya saing. Maka dari itu, dia menilai peran stakeholder lain penting untuk meningkatkan mutu para pelaku UMKM.

"Peran reseller menjadi penting membantu usaha mikro yang tidak bisa menjual langsung di online," ucap dia.

"Jadi kita bermitra dengan teman-teman asosiasi dengan mikro mentor seperti kami dengan master mentor untuk memberikan pelatihan literasi digital untuk 40 ribu UMKM. Jadi sinergi dengan semua stakeholder itu penting," lanjut dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung (PIKKC) ITB Suhono H. Supangkat mengatakan, kegiatan itu diadakan untuk memberi semacam masukan guna membentuk UMKM yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan digital.

PIKKC merupakan pusat inovasi kota dan komunitas cerdas yang ada di ITB sekaligus jadi pusat unggulan IPTEK nasional di bawah Kementerian Ristek. PIKKC ingin memahami kondisi perkotaan maupun komunitas di Indonesia sedemikian rupa sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas hidup. UMKM dinilainya menjadi elemen penting dalam perkotaan maupun komunitas.

"Jadi bagaimana menghasilkan UMKM yang lebih efisien dan efektif sehingga menjadi suatu UMKM yang tangguh," kata dia.