Siap-siap! RI Bakal Pensiunkan 33 PLTU, Dimulai dari PLTU Cirebon

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN. Foto: PLN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mempersiapkan setidaknya 33 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan dipensiunkan lebih awal, dimulai dari PLTU Cirebon-1.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan upaya ini didukung oleh pendanaan Asian Development Bank (ADB) melalui Indonesia Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform.

"Kami akan menerapkan rencana pensiunkan pembangkitan batu bara untuk setidaknya 33 unit, dengan total kapasitas 16,8 gigawatt (GW)," ujarnya saat Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform, Senin (14/11).

Rida menjelaskan, untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060, Indonesia telah meningkatkan target pengurangan emisi karbon, dari 29 persen atau setara dengan 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau setara dengan 912 juta ton CO2 di tahun 2030.

Dia memaparkan, selain pensiun dini 33 PLTU batu bara, upaya lain yang dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yaitu memanfaatkan penggunaan gas alam untuk menjembatani transisi ke energi terbarukan, khususnya dalam konversi pembangkit listrik tenaga diesel.

Kemudian, implementasi teknologi pembakaran batu bara atau coal firing menggunakan biomassa untuk PLTU. Lalu, pengembangan Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS) untuk menyeimbangkan produksi gas dan target penurunan emisi.

"Berikutnya adalah pengembangan besar-besaran energi terbarukan (EBT) hingga 700 gigawatt, seperti pengembangan energi hidro dan bioenergy untuk mendukung baseload," lanjut Rida.

Upaya terakhir, kata Rida, adalah pengulangan sumber energi baru, seperti hidrogen, amonia, dan nuklir. Menurut dia, seluruh upaya transisi energi tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga butuh peran sektor swasta.

"Indonesia sendiri untuk sektor energi, total investasi yang dibutuhkan akan lebih dari USD 1 triliun hingga tahun 2060. Untuk memenuhi pendanaan tersebut, kami menyadari tidak akan mampu melakukannya sendiri," katanya.

Salah satu PLTU milik PLN yang menggunakan batu bara sebagai energi primer. Foto: PLN

Adapun pemerintah bersama ADB menandatangani perjanjian kerja sama untuk memulai diskusi mengenai pensiun dini PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 megawatt (MW). Program pensiun dini tersebut merupakan salah satu proyek yang diusung dalam kerangka kerja ETM.

Presiden ADB, Masatsugu Asakawa, mengungkapkan terdapat beberapa alasan mengapa PLTU Cirebon perlu disuntik mati menggunakan skema ETM. Salah satunya, PLTU ini memiliki kombinasi yang tepat berdasarkan pemiliknya, berusia setengah, dan memiliki struktur pembiayaan yang cocok untuk refinancing.

"Kemudian, perusahaan proyek sudah memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan yang aktif, terlibat dengan masyarakat, dan karenanya cocok untuk memastikan pembangkit batubara akan dihentikan dengan pertimbangan transisi yang kuat dan adil," jelas Asakawa di Jimbaran, Bali, Senin (14/11).

ADB memperkirakan program pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30 juta ton atau setara dengan menghilangkan 800.000 mobil dari jalan raya.

Program pensiun PLTU Cirebon ini bakal menggunakan struktur pendanaan gabungan atau blended finance melalui skema ETM. Berdasarkan hitung-hitungan ADB, pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkisar di angka USD 230 juta hingga USD 300 juta atau setara Rp 3,56 triliun hingga Rp 4,65 triliun.