Siasat Pemerintah Nego Tarif Trump: Tebar Insentif hingga Tambah Impor dari AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memimpin Delegasi ke AS, bersama beberapa Pimpinan Kementerian/ Lembaga, yang terkait langsung dengan isu dan kebijakan Tarif Resiprokal AS. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian

Delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah melakukan serangkaian negosiasi dengan pihak Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang kita berharap situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang," kata Airlangga setelah pertemuannya bersama jajaran tim dengan Secretary of Commerce Howard Lutnick dan U.S. Trade Representative (USTR) Jamieson Greer.

Beberapa poin menjadi bahan negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk rencana peningkatan impor energi seperti LPG, minyak mentah, dan bensin, serta produk agrikultur seperti gandum, kedelai, dan susu kedelai. Indonesia juga berencana menambah pembelian barang modal dari AS.

RI Siap Beri Kemudahan Izin dan Insentif

Airlangga juga menyatakan pemerintah siap memberikan kemudahan perizinan dan insentif pajak bagi perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia, yang mencakup perizinan impor yang berkaitan dengan Angka Pengenal Importir melalui Sistem Online Single Submission (API OSS). Kemudian, berbagai insentif perpajakan dan kepabeanan, hingga kuota impor dan layanan keuangan. Salah satu paket ekonomi yang disiapkan adalah paket deregulasi perizinan.

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan OJK dan BI, khususnya mengenai layanan pembayaran yang menjadi perhatian AS.

Tambah Impor dari AS

Untuk sektor pangan, Airlangga memastikan tambahan impor dari AS tidak akan mengganggu target swasembada nasional. "Kita tidak akan mengganggu program swasembada, sehingga swasembada pangan sama sekali tidak terganggu dengan apa yang direncanakan dibeli dari Amerika Serikat," tegasnya.

Sementara itu, Pemerintahan Donald Trump akan memutuskan hasil negosiasi dengan Pemerintah Indonesia dalam 2 bulan atau 60 hari. Para menteri di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan beberapa pertemuan penting dengan AS di forum internasional agar hasil keputusan dalam negosiasi sesuai keinginan Pemerintah Indonesia.