Singapura-Belanda Tebar Diskon Tiket KRL, Kenapa RI Mau Bedakan Tarif Pakai NIK?

31 Agustus 2024 8:06 WIB
·
waktu baca 3 menit
Sejumlah penumpang berdesakan di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun KA Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Senin (24/4/2023).  Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah penumpang berdesakan di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun KA Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Senin (24/4/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Wacana perubahan mekanisme subsidi Public Service Obligation (PSO) operasional KRL Jabodetabek kembali mencuat. Pemerintah mencanangkan skema tiket subsidi KRL Jabodetabek diubah menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.
ADVERTISEMENT
Wacana ini tertuang dalam Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Di saat pemerintah Indonesia berencana membedakan tiket KRL Jabodetabek berdasarkan NIK, di sejumlah negara justru menyeragamkan harga tiket kereta untuk beberapa penumpang.
Sejumlah negara di Eropa memberikan tiket gratis kepada pelajar. Kebijakan ini diberlakukan karena untuk mendorong lingkungan hijau di negara mereka.
Mengutip dari Netherlandsrail, Jumat (30/8), di Belanda, usia berapa pun asal masih berstatus pelajar/mahasiswa, akan dapat harga tiket diskon. Sebab, Kemenhub Belanda telah bekerja sama dengan sejumlah sekolah dan universitas di sana untuk mendorong penggunaan transportasi umum.
Bahkan, beberapa BUMN dan perusahaan swasta Belanda juga telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan di negara tersebut. Karyawan yang naik kereta di jam kerja bisa mendapat harga diskon.
ADVERTISEMENT
Sementara untuk lansia yang sudah berusia 60 tahun atau lebih, akan mendapatkan diskon hingga 50 persen jika bepergian menggunakan kereta. Bahkan pada saat jam sibuk, lansia bisa mendapatkan diskon tambahan.
Di negara lain seperti Singapura dan Jepang, mereka memiliki harga khusus bagi pelajar dan lansia. Tiket ini bisa dibeli bulanan dengan harga yang jauh lebih murah. Pelajar dan lansia bisa mendapat potongan harga hingga 50 persen.
Di beberapa negara, kartu identitas hanya digunakan bagi turis. Sebab, ada juga harga tiket dengan harga diskon bagi turis asing yang naik kereta di negara tersebut, seperti di Singapura, Thailand, Jepang.
Di Jepang, harga tiket kereta atau Tokyo Metro berdasarkan jarak. Tapi, ada harga spesial kalau penumpang menggunakan jalur kereta dan trem, serta bus.
Ilustrasi kereta di Tokyo, Jepang. Foto: David Gannon/AFP
Di Malaysia, mempunyai program tiket naik kereta komuter khusus bagi pelajar usia 7 hingga 19 tahun, serta penyandang disabilitas.
ADVERTISEMENT
Program ini membuat tarif tiket lebih murah dibanding penumpang umum. Pada tahun 2017, KTM Komuter telah melayani 37,235 juta penumpang, dengan harian rata-rata 85,120 penumpang
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati belum bisa menjelaskan negara mana yang menjadi rujukan Indonesia untuk menerapkan tiket KRL berdasarkan NIK
“Kayaknya ada sih ya, cuma saya perlu cek ya. Sebelum saya bisa jawab soal itu ya, saya enggak punya datanya soalnya, saya takut salah aja,” katanya kepada kumparan.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub akan membuka diskusi publik untuk membahas penerapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK.
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menuturkan, diskusi publik tersebut bertujuan untuk memastikan skema tarif subsidi ini tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek.
ADVERTISEMENT
"DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek," kata Risal dalam keterangannya, Kamis (28/8).
Kendati demikian, Risal bilang, sebelum diskusi publik yang melibatkan masyarakat dan akademisi digelar, akan ada pembahasan mengenai skema subsidi ini di lingkup internal pemerintah. Tujuannya untuk memastikan skema tarif subsidi ini tepat sasaran