Sinyal Sri Mulyani Tak Jadi Menkeu di Kabinet Prabowo, Siapa yang Akan Gantikan?

Menkeu Sri Mulyani untuk Game Changer kumparan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Desas-desus terkait Sri Mulyani yang mungkin tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pada periode pemerintahan Prabowo-Gibran mulai memunculkan spekulasi mengenai siapa yang layak menggantikan sosoknya.

Mantan Managing Director World Bank tersebut dikenal dengan integritas dan kredibilitasnya di mata pasar domestik hingga internasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi calon penggantinya.

Salah satu nama yang muncul adalah Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat Menteri Kesehatan. Budi Gunadi merupakan bankir, Mantan Direktur Utama Bank Mandiri pada periode 2013-2016.

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menyebut siapa pun yang nantinya menggantikan Sri Mulyani harus memiliki profesionalitas tinggi dan kepercayaan di pasar internasional.

Menkeu Sri Mulyani bersama Wamenkeu II Thomas Djiwandono di Gedung Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menkeu berikutnya harus tetap mempertahankan syarat utama kepercayaan pasar, yaitu sosok yang non-partisan dan berorientasi pada pertimbangan profesional serta argumentasi rasional dalam pembuatan kebijakan.

Meski mendapat apresiasi tinggi, Yusuf menyoroti beberapa kelemahan mendasar dari kepemimpinan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Salah satu kritik utama adalah kegagalan meningkatkan penerimaan perpajakan, meskipun berbagai kebijakan reformasi telah digulirkan.

"Tax ratio kita stagnan selama satu dekade terakhir, bahkan lebih rendah dari awal masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2015," kata Yusuf kepada kumparan, Senin (16/9).

Pada 2023, tax ratio RI hanya mencapai 10,23 persen dari PDB. Angka ini turun dari 10,76 persen pada 2015. Selain itu, Yusuf juga mengkritik kebijakan Sri Mulyani dalam hal pengelolaan utang negara. Beban bunga utang yang terus meningkat dinilai membebani APBN, menurunkan kemampuannya untuk menstimulasi perekonomian dan melindungi rakyat miskin.

Yusuf menyebutkan bahwa pada 2024, beban bunga utang diproyeksikan mencapai Rp 500 triliun, dengan rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak berada di kisaran 21,5 persen.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan Menkeu periode Prabowo-Gibran harus berasal dari kalangan akademisi atau profesional, bukan politisi dari partai politik.

"Saya lebih memilih akademisi dibandingkan politisi parpol untuk menjadi Menkeu. Apa jadinya jika politisi menduduki kursi Menkeu? Pengelolaan APBN akan didominasi arahan partai, bukan berbasis pengetahuan," jelas Huda.

Huda juga menyebutkan beberapa nama yang dianggap lebih cocok dibandingkan Tommy. "Selain Sri Mulyani, masih banyak yang pantas seperti Pak Chatib Basri, Pak Bambang Brodjonegoro, atau Pak Burhanuddin Abdullah. Lebih cocok mereka dibandingkan Tommy," kata Huda.

Sebelumnya, Thomas Djiwandono memberikan sinyal bahwa Sri Mulyani tidak akan menjadi menteri di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Tommy setelah menghadap Prabowo bersama Sri Mulyani pada Senin (9/9) lalu. Tommy mengatakan pertemuan tersebut sangat hangat dan berlangsung selama 2,5 jam. Mereka membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Tommy, tidak ada tawaran dan pembahasan mengenai jabatan dari Prabowo Subianto untuk Sri Mulyani.

“Tidak ada (tawaran ke Sri Mulyani). Kita tidak memberikan (tawaran). Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi baik itu antara Ibu Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet,” ungkap Thomas kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (11/9).