Kumparan Logo

Soal Big Blue Taxi Malaysia, Pemerintah Perlu Bantu Gojek

kumparanBISNISverified-green

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Aksi GoJek di Palembang dalam rangka Pawai Bendera HUT TNI ke-73 di Palembang, Sabtu (29/9/2018). Foto: Adhim Mugni M/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Aksi GoJek di Palembang dalam rangka Pawai Bendera HUT TNI ke-73 di Palembang, Sabtu (29/9/2018). Foto: Adhim Mugni M/kumparan

Pernyataan pedas pemilik Big Blue Taxi asal Malaysia, Datuk Shamsubahrin Ismail, terkait rencana ekspansi Gojek ke Negeri Jiran itu mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia. Meskipun saat ini, Pendiri Big Blue Taxi Datuk Shamsubahrin Ismail telah meminta maaf atas ucapanya terkait Gojek dan Indonesia negara miskin.

Terkait hal itu, pemerintah pun dinilai untuk segera turun tangan. Termasuk untuk memuluskan ekspansi Gojek di negara ASEAN dengan cara melobi antarpemerintah atau Government to Government (G to G).

“Selama ini negosiasi pemerintah kita lemah, padahal ini tugas Kemendag, Kemenkominfo, dan Kemenlu," ujar Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada kumparan, Kamis (29/8).

Menurutnya, pemerintah juga perlu lebih berani bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bisnis berbasis digital di level ASEAN. Sehingga lingkungan bisnis yang adil antarnegara ASEAN bisa terwujud.

"Mereka harus berani bernegosiasi untuk capai MoU di level ASEAN, untuk membentuk standar tertentu, terutama terkait penataan bisnis berbasis digital,” katanya.

Gojek Foto: Shutterstock

Bhima juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang menerima dengan tangan terbuka kehadiran Bos SoftBank Masayoshi Son di akhir bulan lalu. SoftBank merupakan salah satu investor yang memuluskan sepak-terjang perusahaan transportasi online asal Malaysia, Grab, di Tanah Air.

“Negosiasi SoftBank itu Business to Government, itu bisa difasilitasi. Padahal uangnya akan dibawa lari ke negara asalnya,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Evita Nursanty menyampaikan, perlu adanya iklim bisnis yang adil agar Gojek bisa berkompetisi di Malaysia.

“Kita bisa terima Grab, kenapa mereka tidak bisa terima Gojek? Pemerintah Malaysia harus bijaksana dan adil, karena ini ‘kan murni soal bisnis," kata dia.

Logo baru perusahaan Gojek terpampang di atribut helm dan jaket mitra pengemudi Go-Ride. Foto: Dok. Gojek

Lebih lanjut, Evita menegaskan, pihaknya akan segera memanggil pihak pemerintah untuk membahas diplomasi ekonomi. Hal ini dilakukan agar bisnis Karya Anak Bangsa bisa ekspansi ke berbagai negara di ASEAN.

"Kominfo juga perlu membuat aturan tegas melalui program kerja mereka untuk membangun 1.000-5.000 startup, yang tentunya harus menyasar pada pertumbuhan startup nasional," katanya.

Sebelumnya, pernyataan Shamsubahrin terkait kehadiran Gojek viral di media sosial. Sebab, komentar Shamsubahrin dinilai menghina Indonesia.

Ucapan Shamsubahrin juga mengundang reaksi keras dari warganet di Indonesia. Bahkan tagar #UninstallGrab ramai di jagat media sosial.

"Ini negara miskin, kita negara kaya. Kalau Indonesia anak muda bagus, dia tak keluar, keluar negara untuk cari kerja. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta,” kata Shamsubahrin dalam videonya.