Soal Kementerian Perumahan Prabowo: Dana Rp 53 T hingga 3 Juta Rumah per Tahun

Prabowo bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Foto: Instagram/@prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Perumahan. Artinya, akan ada pemisahan antara Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Anggaran untuk rencana tersebut sudah masuk di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 senilai Rp 53 triliun.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pembentukan kementerian baru ini didasari oleh keinginan Prabowo dan Gibran untuk fokus mengembangkan sektor usaha perumahan.

"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ungkap Hashim dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

Setelah kementerian yang mengurusi perumahan rampung dibentuk, Kementerian PU akan fokus menangani infrastruktur.

Target Pembangunan 2 Juta Rumah per Tahun dan 1 Juta Unit Apartemen

Prabowo juga menargetkan pembangunan 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Dalam program sementara Pak Prabowo setujui, kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan, 1 juta unit apartemen di kota setiap tahun," ujar Hashim.

Hashim percaya, langkah ini dapat mendorong dan mengembangkan UMKM, sekaligus menciptakan middle class atau kelas menengah baru. Apalagi saat ini jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun.

Nantinya apartemen akan dinikmati oleh pedagang pasar, yaitu 1 sampai 3 lantai di setiap hunian pasar Jaya, air bersih, listrik, AC dan internet. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari komitmen Prabowo dalam memberantas tempat kumuh di perkotaan.

"Di atas itu, kita akan bangun tower, tower, complex tower ke atas. Mungkin nanti terdapat 193 tower atau complex tower di Jakarta, cepat. Dan di sini, kalau setiap pasar Jaya bisa nampung menampung 1.000 unit apartemen, atau setelah nanti bagaimana konstruksi, itu berarti 153.000 keluarga kita bisa sediakan perumahan yang bagus," ujar Hashim.

Konglomerat Dilarang Garap Rumah dan Apartemen di Kementerian Perumahan

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka, bertemu di Padepokan Garudayaksa, Sabtu (8/6/2024). Foto: Instagram/@prabowo

Hashim menerangkan target pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan apartemen di perkotaan tidak akan dipercayakan kepada konglomerat sektor properti. Hashim bilang, pembangunan 2 juta unit rumah akan dipercayakan kepada UMKM koperasi dan BUMDES.

"Prabowo Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita, dan ini akan dari UMKM, BUMDES ini akan jadi nanti salah satu penggerak. Nah dalam program sementara, ini sementara Pak Prabowo setujui, kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah dipedesaan, 2 juta unit di pedesaan, konstruksinya dipercayakan kepada UMKM koperasi dan BUMDES," ujarnya.

Sementara untuk pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, Hashim mengaku akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya dengan Pasar Jaya untuk wilayah DKI Jakarta.

Hashim Jadi Kepala Satgas Perumahan

Prabowo telah menunjuk Hashim yang merupakan adiknya, menjadi Kepala Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan.

Tugas Hashim dalam Satgas yang dibentuk sejak empat bulan lalu ini adalah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan terkait kebijakan tersebut, meliputi BTN, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, Perumnas (persero), REI, dan SMF.

“Saya ajak beberapa kali secara intensif, kalau tidak salah, kami sudah rapat 8 kali, di mana saya pimpin rapat 4 kali, kami rapat hari sabtu pun,” tutur Hashim.