Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Mari Mengingat Lagi Utang Terselubung China

3 Agustus 2022 20:13 WIB
·
waktu baca 3 menit
Seorang petugas bank meletakan mata uang kertas China, Renminbi. Foto: AFP
zoom-in-whitePerbesar
Seorang petugas bank meletakan mata uang kertas China, Renminbi. Foto: AFP
ADVERTISEMENT
Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak. Pemerintah akhirnya menyiapkan utang untuk menambal lonjakan biaya proyek infrastruktur hasil kerja sama dengan China itu.
ADVERTISEMENT
Mengacu perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB itu mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan dana untuk menambal proyek ini akan dilakukan lewat konsorsium pemegang saham maupun lewat loan atau utang. Sebesar 25 persen dari biaya tambahan itu ditanggung konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium China.
"Rp 4 triliun di konsorsium BUMN Indonesia, Rp 3 triliun BUMN China. Sisanya loan dari KCJB. Nanti yang 75 persen kita akan cari, cari dari perbankan mana, dari China atau dari mana. Ini tetap B to B, ini penyertaan modal negara," kata Arya kepada wartawan, Rabu (3/8).
ADVERTISEMENT

Utang Terselubung China di Proyek Kereta Cepat?

Seremoni penyelesaian tunnel dua proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (21/6/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto
Sebelumnya pada September 2021, lembaga riset asal Amerika Serikat (AS), Aiddata, mengungkap aliran dana yang disebut sebagai utang terselubung (hidden debt) China ke Indonesia. Dalam hasil riset berjudul 'Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 Chinese Development Projects' itu, Aiddata menyebut utang China disalurkan melalui sejumlah proyek ke berbagai negara, pada rentang 2000-2017.
Bahkan mengutip data di laporan setebal 166 halaman tersebut, Indonesia yang terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. "Utang sebesar itu bagian dari strategi China untuk merealisasikan keinginannya mewujudkan jalur sutera baru atau yang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI)," demikian dinyatakan dalam laporan itu.
ADVERTISEMENT
Utang China ke Indonesia, disalurkan melalui skema ODA (Official Development Assistance), mencapai USD 4,42 miliar. Sedangkan yang diterima melalui skema OOF (Other Official Flows) lebih besar lagi, yakni USD 29,96 miliar.
Sehingga jika ditotalkan, utang terselubung yang disalurkan China ke Indonesia pada periode 2000-2017 mencapai USD 34,38 miliar atau dengan kurs saat ini setara Rp 488,9 triliun. Jumlah ini hampir 18 persen dari total belanja APBN 2021 yang mencapai Rp 2.750 triliun.
Laporan itu juga mengungkapkan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) termasuk bagian dari penyaluran utang terselubung itu. Tapi Arya Sinulingga membantah laporan tersebut.
Jokowi meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019). Foto: Kevin S. Kurnianto
“Informasi yang mengatakan bahwa utang tersebut ini di proyek kereta cepat itu enggak bener sama sekali, karena pinjaman yang dilakukan KCIC itu tercatat di BI,” ujar Arya kepada kumparan, Sabtu (16/10/2021).
ADVERTISEMENT
Dia menegaskan, tak ada utang terselubung dari China yang dilakukan oleh konsorsium KCIC . “Ini adalah pinjaman komersial luar negeri dan tercatat di BI, jadi utang-utang itu untuk khusus yang kereta cepat itu enggak ada yang tersembunyi,” jelasnya.
Saat Presiden Jokowi melakukan groundbreaking proyek KCJB pada Kamis, 21 Januari 2016, disebutkan investasi sebesar USD 5,573 miliar tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Hal tersebut ditegaskan lagi Hanggoro Budi Wiryawan, yang saat itu menjabat Dirut KCIC, "Investasi ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium RAILWAYS dengan skema business to business."
Tapi saat ini, biaya pengerjaan proyek itu membengkak sebesar Rp 16,8 triliun. Bahkan sebelumnya sempat muncul angka Rp 27,09 triliun.
ADVERTISEMENT
Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, kini utang jadi pilihan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menerbitkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai pengerjaan proyek oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium beberapa BUMN dan perusahaan China Railway.
Infografik Kereta Cepat Jakarta Bandung. Foto: Tim Kreatif kumparan