Soal Konglomerat ke Istana, Ekonom Nilai Prabowo Ingin Banyak Gandeng Swasta

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Investor asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio menggelar pertemuan dengan pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Presiden Prabowo Subianto telah memanggil para konglomerat ke Istana Negara pada Jumat (7/3). Dalam pertemuan tersebut, ada juga konglomerat Amerika Serikat (AS) Ray Dalio yang diminta memberikan masukan terkait Danantara.

Menanggapi pertemuan itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai Prabowo tengah mengumpulkan dana untuk mewujudkan program-program yang dicanangkannya.

"Dia mudah-mudahan sadar jika posisi penerimaan negara sedang tidak baik-baik saja. Di satu sisi, dia sadar bahwa program pemerintahannya membutuhkan dana yang tidak sedikit," kata Huda kepada kumparan, Sabtu (8/3).

Huda menuturkan program Giant sea wall, Makan Bergizi Gratis, hingga Koperasi Merah Putih, membutuhkan biaya ratusan triliun. Sedangkan, kata Huda, penerimaan negara sedang seret, tax ratio tidak lebih dari 11 persen. Untuk itu, pemerintah butuh peran swasta untuk membantu pelaksanaan program prioritas.

"Namun demikian, thera are no free lunch. Saya menduga ada tukar guling antara kekuasan dengan dunia usaha. Paling tidak, para konglomerat dapat konsensi dalam proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan," ujar Huda.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda. Foto: Rizka Khaerunnisa/Antara

"Mulai masuk PSN, atau dibantu untuk mengelola lahan pemerintah. Yang dirugikan? Ya tentu masyarakat. Sudah banyak kasus pengelolaan program oleh swasta yang menabrak kepentingan masyarakat luas," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai negara ingin mengajak swasta lebih banyak berpartispasi ke proyek-proyek pembangunan, di saat pemerintah sedang melakukan efisiensi.

Menurut Esther, hal ini ada dampak positif, tapi ada pula dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, beban pemerintah untuk pembiayaan lebih ringan dan akan ⁠lebih gesit geraknya karena tidak bergantung APBN yang ada prosedurnya.

"Dampak negatifnya, otoritas pemerintah berkurang dan sistem bagi hasil harus diatur sehingga pemerintah tidak rugi," ujar Eshter kepada kumparan.

Presiden Prabowo Subianto bersama Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan Investor asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio menggelar pertemuan dengan pengusaha di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Para konglomerat yang hadir ke Istana Negara yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan, Prajogo Pangestu, Anthony Salim, Boy Thohir, Franky Widjaja Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata. Delapan konglomerat tersebut hadir pada Kamis (6/3).

Pada Jumat (7/3) di tempat yang sama, Prabowo mengundang para konglomerat lagi di antaranya Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), Sugianto Kusuma (Aguan), Anthony Salim, Boy Thohir, Anindya Bakrie, Chairul Tanjung (CT), James Riady, hingga Hilmi Panigoro. Lalu, hadir juga Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, dan Tomy Winata.