Soal Potensi Gagal Bayar Utang AS, Ini Antisipasi Dampaknya ke Indonesia

Konferensi pers KSSK di Kantor LPS, SCBD, Senin (18/5) Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, telah mendekati kesepakatan menaikkan plafon utang pemerintah AS sebesar USD 31,4 triliun selama 2 tahun sambil membatasi sebagian besar pengeluaran.

Dikutip dari Reuters, kesepakatan yang belum final tersebut akan meningkatkan dana pengeluaran diskresioner untuk militer dan veteran, sementara pada dasarnya menahan pengeluaran diskresioner non-pertahanan pada level yang sama seperti tahun ini.

Di sisi lain, dampak risiko gagal bayar utang AS sudah lebih dulu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia, terutama dari para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Antisipasi Dampak ke Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan jika AS mengalami gagal bayar utang dampaknya tidak akan berimbas ke perekonomian Indonesia secara umum.

Petugas menghitung uang pecahan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Sri Mulyani menilai derasnya aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia juga membuat rupiah terus menguat terhadap dolar AS. Dia juga memastikan tidak ada dampak terhadap pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia.

"Ini semua kombinasi agak langka, ini positif support sentimen karena kinerja ekonomi membaik, capital inflow naik, year to date Rp 65,76 triliun yang masuk membeli SBN, yang menggambarkan prospek, risiko CDS kita membaik," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengaku sudah menyusun langkah strategis supaya Indonesia tidak terdampak terlalu besar dari potensi gagal bayar utang. Salah satunya dengan memperkuat nilai tukar rupiah.

"Reaksi kita bagaimana? Kami fokus kebijakan saat ini BI perkuat stabilitas nilai tukar rupiah," tambahnya.

Ketua OJK Mahendra Siregar mengikuti Press Conference Financing Transition in Asean di BNDCC, Bali, Kamis (30/3/2023). Foto: Dok. Istimewa

Kemudian, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga menyebut risiko gagal bayar utang AS tak akan berdampak besar bagi sektor keuangan Indonesia. Menurut dia, kepemilikan obligasi pemerintah AS oleh seluruh institusi keuangan di Indonesia saat ini sangat kecil.

"Dan itu pun sebagian besar dimiliki badan dan anak perusahaan dari perusahaan multinasional, sehingga dampaknya lebih bisa dikatakan terbatas apabila skenario itu (gagal bayar) terjadi pada perkembangan satu-dua minggu ke depan di Amerika," ujar dia.

Sedangkan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menilai AS tidak akan bodoh membiarkan negaranya mengalami gagal bayar utang. Adapun persoalan saat ini lebih disebabkan oleh alotnya negosiasi politik.

Purbaya menjelaskan, AS akan mencari jalan keluar agar persoalan utang mereka bisa selesai. Sebab jika AS tak bisa membayar utang, hal ini juga akan berimbas ke perekonomian Negeri Paman Sam tersebut, seperti peringkat utang, dolar AS, hingga pasar modal.