SPBU Swasta Butuh Tambahan Impor 571 Ribu KL BBM Pakai Sisa Kuota Pertamina
PerbesarMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tambahan pasokan BBM untuk badan usaha SPBU swasta sebesar 571.748 kiloliter (KL) akan dipenuhi melalui sisa kuota impor PT Pertamina (Persero).
Tambahan ini diperlukan lantaran total kuota impor BBM untuk badan usaha swasta pada tahun ini sudah habis, meskipun sudah ditambah 10 persen dari total kuota impor yang ditetapkan pada tahun 2024, karena lonjakan permintaan.
Dengan begitu, Bahlil memastikan empat badan usaha SPBU swasta, yakni Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo, dan ExxonMobil sepakat untuk membeli BBM murni (base fuel) dari Pertamina.
"Mereka setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina, syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum bercampur-campur. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing, tangki di SPBU masing-masing. Ini juga sudah disetujui, ini solusi," kata Bahlil saat konferensi pers usai rapat dengan badan usaha swasta, Jumat (19/9).
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, tren pangsa pasar BBM nonsubsidi di SPBU swasta terus mengalami peningkatan, yakni naik 11 persen pada 2024 dan mencapai sekitar 15 persen hingga bulan Juli 2025.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter. Angka tersebut cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter.
Bahlil menyebutkan telah disetujui untuk melakukan survei bersama (joint survey) sebelum pengiriman BBM untuk memastikan kualitasnya sesuai standar setiap badan usaha. Proses importasi dilakukan mulai hari ini agar sampai dalam 7 hari ke depan.
"Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan, mulai hari ini sudah dibicarakan. Habis ini dilanjutkan dengan rapat teknis stoknya. Dan kemudian Insya Allah paling lambat 7 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia," jelas Bahlil.
Selain itu, menyangkut dengan harga beli BBM, Bahlil meminta supaya dilakukan secara transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan, merujuk pada harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).
"Stabil. Harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil. Tergantung harga ICP dunia," tegas Bahlil.
Pengaturan impor BBM dimaksudkan untuk mengendalikan porsinya agar sejalan dengan kondisi perdagangan nasional dan menjaga cadangan strategis nasional.
Kebijakan ini mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri atau Kepala Lembaga sebagai pembina sektor untuk menetapkan rencana kebutuhan komoditas.