Sri Lanka Bangkrut! Stok BBM Tersisa 1 Hari

Puluhan pengendara motor antre di stasiun pengisian bahan bakar di Kolombo, Sri Lanka, Selasa (28/6/2022). Foto: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) Sri Lanka hanya tersisa 4 ribu ton atau untuk kurang dari satu hari saja untuk memenuhi kebutuhan. Kondisi itu dipicu krisis ekonomi yang semakin parah hingga berada di ambang kebangkrutan.

Antrean kendaraan di sejumlah pom bensin harus mengular akibat stok BBM yang kian menipis. Bahkan, sebagian SPBU sudah kehabisan stok BBM selama beberapa hari terakhir.

Padahal kualitas bensin terendah yang dijual di Sri Lanka adalah RON 92 atau setara Pertamax. Mengutip dari AFP, Kamis (7/7), Menteri Energi Sri Lanka, Kanchana Wijesekera berencana akan memasok kembali bensin pada akhir Juli

"Pengiriman bensin berikutnya diprediksi antara tanggal 22 dan 23 Juli. Kami telah menghubungi pemasok lain, tetapi kami tidak dapat mengkonfirmasi pasokan baru sebelum tanggal 22 Juli," kata Menteri Energi Sri Lanka.

Sebelumnya, Pemerintah Sri Lanka pada Minggu (26/6) baru menaikkan harga baik bensin maupun solar, yang diperdagangkan oleh BUMN migas mereka yakni Ceylon Petroleum Corporation (CPC).

CPC menaikkan harga bensin merek Lanka Petrol 92 jadi 470 rupee atau setara Rp 19.600 per liter. Sementara bensin merek Lanka Petrol 95 atau setara Pertamax Turbo di Indonesia naik jadi 550 rupee atau setara Rp 23.000 per liter.

Tak hanya bensin, CPC juga menaikkan harga BBM diesel atau jenis solar merek Lanka Auto Diesel menjadi seharga 460 rupee atau setara Rp 19.200 per liter. Sementara Lanka Super Diesel atau setara Dexlite naik jadi 520 rupee atau setara Rp 21.700 per liter.

Sri Lanka Tidak Punya Biaya untuk Impor

Di sisi lain, Pemerintah Sri Lanka tidak memiliki anggaran untuk membiayai impor. Sehingga negara tersebut kekurangan pasokan BBM. Cadangan devisa mereka juga negatif sebagai buntut salah urus berbagai kebijakan ekonomi.

Infografik Kronologi Krisis Sri Lanka. Foto: kumparan

Awal mula krisis ekonomi terjadi saat Pemerintahan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, memangkas pajak sebagai kebijakan politik populis. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi defisit anggaran dengan mencetak uang baru yang membuat inflasi melambung.

Selain itu, Pemerintah Sri Lanka punya utang jatuh tempo di 2022 ini sebesar USD 7 miliar. Tapi karena tak ada uang, pembayaran diminta ditunda hingga 2026. Total utang Pemerintah Sri Lanka saat ini sudah mencapai USD 51 miliar.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu pun melambung dari 91 persen pada 2018, jadi 119 persen pada 2021. Pada 2022 ini, angkanya diprediksi lebih tinggi lagi. Krisis ekonomi kali ini merupakan yang terburuk, sejak Sri Lanka merdeka pada 1948.