Sri Mulyani Akui Pensiun Dini PLTU Butuh Dana Jumbo, Berapa yang Disiapkan?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam wawancara Bloomberg Television di sela rangkaian agenda Spring Meetings Bank Dunia dan IMF 2024. Foto: Instagram/@smindrawati

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui kebijakan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara membutuhkan dana jumbo dan pembahasan teknis yang mendalam.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk memerangi perubahan iklim, salah satu caranya adalah mengurangi ketergantungan pada batu bara dalam bauran energi primer nasional menuju impian net zero emission.

"Rakyat kita banyak yang masuk tergantung dari batu bara. Energi kita masih banyak, harga listrik kita tergantung dari batu bara," tegasnya saat Indonesia Net Zero Summit 2024, Sabtu (24/8).

Sri Mulyani pun mendorong kebijakan pensiun dini PLTU batu bara. Dia mencontohkan sebuah PLTU yang seharusnya beroperasi selama 30 tahun, bisa dipangkas operasionalnya menjadi 23 tahun.

"Kita mulai memikirkan bagaimana kalau kita matikan batu bara yang harusnya beroperasi 30 tahun, kita turunkan menjadi 23 tahun saja, discount 7 tahun umurnya diperpendek," jelasnya.

Untuk menyuntik mati PLTU batu bara, Sri Mulyani mengakui kebijakan tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang besar dan pembahasan teknis serta legalitas yang mendalam.

"Itu yang disebut early retirement. It takes a lot of technical, legal, discussion and financial implication," ungkap Menkeu.

Sri Mulyani menyinggung soal dukungan pendanaan untuk mengakselerasi transisi energi di Indonesia, termasuk melalui Energy Transition Mechanism (ETM) yang dicetus Asian Development Bank (ADB).

"Untuk Energy Transition Mechanism, despite banyak announcement dibutuhkan USD 93 billion untuk just energy transision, yang tadi disampaikan kita ingin energi bersih, it takes a lot of very detailed hard work dari policy design-nya," tandasnya.

Saat ditanya terkait persiapan pendanaan pensiun dini PLTU batu bara usai acara, Sri Mulyani hanya menjawab singkat bahwa pemerintah masih menyiapkannya.

"Sedang dilakukan (persiapannya)," tandasnya singkat. Sri Mulyani tidak menjelaskan apakah dananya murni dari anggaran negara atau ada bantuan dari lembaga internasional.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan dipensiunkan lebih awal semuanya milik PT PLN (Persero).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan seluruh 13 PLTU tersebut memiliki kapasitas 4,8 gigawatt (GW) milik PLN.

"Ada sih 13, di situ banyak. Kan sering disampaikan tuh 4,8 gigawatt, itu yang milik PLN," ungkapnya saat ditemui di St Regis Jakarta, Rabu (21/8).

Meskipun tidak menyebutkan secara rinci, Dadan mencontohkan beberapa PLTU yang masih dalam antrean pensiun dini tersebut yakni PLTU Paiton, PLTU Ombilin, dan PLTU Suralaya.

"Ada Paiton ya, Paiton tuh kalau enggak salah 2029," ucap Dadan.

Dadan menjelaskan, pensiun dini PLTU merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan dan Penyediaan Tenaga Listrik.

Berdasarkan beleid tersebut, tidak sembarang PLTU yang bisa dipensiunkan lebih awal. Dadan menyebutkan beberapa kriterianya seperti umur, kinerja, efisiensi, hingga produktivitas.

Dadan memastikan pensiun dini 13 PLTU itu tidak akan berdampak negatif bagi masyarakat. Seperti adanya kenaikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik, kekurangan pasokan listrik, hingga membebani anggaran pemerintah.