Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.92.0
Sri Mulyani: Anggaran Belanja Negara di 2024 Capai Rp 3.476 T
6 April 2023 18:47 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara pada 2024 mencapai Rp 2.719 triliun hingga Rp 2.865 triliun. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/4).
ADVERTISEMENT
"Postur fiskal kita tahun depan dengan pendapatan negara Rp 2.719 triliun hingga Rp2.845 triliun. Tahun depan kita desain agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance atau nol, ini untuk betul-betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16 hingga 2,64 persen dari GDP kita," kata Sri Mulyani.
Penerimaan pajak pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 2.280 triliun sampai Rp 2.355 triliun. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 436,5 triliun hingga Rp 504,9 triliun.
Anggaran belanja pemerintah pusat untuk pemilu pada 2024 diperkirakan mencapai Rp 2.400 triliun hingga Rp 2.631 triliun. Selain itu, anggaran untuk untuk transfer daerah mencapai Rp 815 triliun hingga Rp 845 triliun.
ADVERTISEMENT
"Belanja pemerintah pusat yang tadi telah disampaikan, terdiri dari yang ada yang di BUN untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya juga tidak rutin namun penting Seperti untuk pendanaan pemilu, terdiri nilai Rp 2.400 triliun hingga Rp 2.631 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengatakan defisit anggaran tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp 496,6 triliun hingga Rp 610,9 triliun atau 2,16 persen sampai 2,64 persen.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun 2024 terdapat sejumlah anggaran belanja khusus yang harus diperhatikan, seperti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar seluruh anggaran tahun 2024 segera diselesaikan.
"Untuk anggaran-anggarannya yang seperti disampaikan bapak presiden harus diselesaikan sesuai yang sudah berjalan dan harus bisa selesai 2024," ungkap Sri Mulyani.
ADVERTISEMENT