Kumparan Logo

Sri Mulyani Apresiasi 500 Daerah dan 83 K/L yang Terima Opini WTP BPK

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan usai menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2018 di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan usai menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2018 di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bendahara negara tersebut mengungkapkan, terdapat 500 daerah dari 540 daerah yang mendapatkan opini WTP.

"Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya 2020, tahun pertama pandemi yang jumlahnya hanya 89,7 persen," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9).

Ada beberapa daerah yang konsisten mendapatkan WTP hingga 15 kali berturut-turut. Tak hanya daerah, kementerian dan lembaga (K/L) juga ikut mendulang kesuksesan lewat meningkatnya angka penerima WTP. Untuk pemerintah pusat, dari 87 K/L terdapat 83 K/L yang berhasil mendapatkan WTP.

"Kalau ada K/L yang belum mendapatkan WTP karena ada temuan dan mendapatkan rekomendasi dari BPK itu dijadikan pelajaran yang baik untuk memperbaiki pengelolaan keuangan," jelas Menkeu.

Dia berharap APBN dan APBD tetap menjadi instrumen penting untuk mendorong pemulihan ekonomi dan membangun pondasi perekonomian. Khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial yang semakin adil dan bertanggung jawab.

"Itu sangat penting, kita belajar banyak dari pandemi ini. Bagaimana memperbaiki sistem saat menghadapi shock. Dan memperluas dan memperbaiki data dan akurasi bantuan kepada masyarakat," pungkas dia.