Sri Mulyani Bakal Reformasi Sektor Kesehatan, Anggaran Rp 255 T di 2022

Menteri Keuangan, Sri Mulyani melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalokasikan dana sebesar Rp 255,3 triliun untuk sektor kesehatan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk mendorong dan mendukung reformasi sistem kesehatan di Indonesia.

“Untuk tahun 2022 kami akan mendukung reformasi bidang kesehatan yang sekarang mulai dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah, Rabu (25/8).

Sri Mulyani merinci, reformasi sistem kesehatan tersebut akan dilakukan dalam lima hal. Pertama, transformasi layanan primer yang juga mencakup penguatan puskesmas serta penguasaan fungsi promotif dan preventif termasuk juga pengendalian penyakit dan imunisasi.

Kedua, transformasi layanan rujukan antara lain dengan peningkatan ketersediaan tempat tidur dan akreditasi rumah sakit, serta peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, dan kepulauan.

Ketiga, transformasi ketahanan kesehatan yaitu peningkatan kemandirian farmasi, alat kesehatan, dan penguatan ketahanan tanggap darurat. Keempat, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan.

Kelima, pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan seperti telemedicine, dan layanan posyandu, puskesmas, dan rumah sakit. Di luar itu, pemerintah juga akan fokus pada pengurangan kasus stunting.

“Itu akan menjadi tema reformasi di bidang kesehatan. Kami akan mendukung agar itu tetap terjadi,” ujarnya.

Meski demikian pemerintah juga tetap akan mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19. Sebab menurut Sri Mulyani, pandemi belum sepenuhnya selesai. Di tahun depan pemerintah juga masih akan mengalokasikan dana untuk program vaksinasi, 3T (testing, tracing, dan treatment), perawatan pasien COVID (cost sharing BPJS), pengadaan obat COVID, insentif bagi tenaga kesehatan dan penanganan kesehatan di daerah.