Sri Mulyani Bangga Rasio Utang RI Justru Menurun Selama Pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Kemenkeu RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan rasio utang Indonesia termasuk yang paling kecil di antara negara anggota G20 dan ASEAN-6 selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Menkeu menjelaskan, hal tersebut terlihat dari fakta bahwa Indonesia termasuk negara dengan kenaikan defisit fiskal yang paling moderat untuk pemulihan ekonomi nasional.

Dia memaparkan, Indonesia hanya menaikkan defisit fiskal di APBN secara akumulatif di tahun 2020-2021 sebesar 10 persen. Angka ini sangat kecil daripada negara lain yang bisa di atas 20 persen.

"Negara lain yang menggunakan instrumen fiskal bahkan sampai 15-16 persen, Kanada, Prancis, South Africa, Australia, Jepang, China, Italia dan bahkan di atas 20 persen tambahan defisit dalam 2 periode seperti Inggris, India, dan AS," jelasnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/8).

Sri Mulyani mencontohkan, India dengan defisit fiskal 23 persen hanya menghasilkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto 13 persen dari sebelum pandemi COVID-19.

"Indonesia hanya 10 persen defisit untuk bisa kembali ke pre-COVID-19 di 7,1 persen, bahwa kita cukup hati-hati dan proporsional dalam menggunakan instrumen fiskal kita," ujarnya.

Pencapaian tersebut, lanjut dia, juga didukung oleh upaya Bank Indonesia mengkombinasikan bauran fiskal dan moneter dengan apik dan tepat, sehingga dampaknya ke pertumbuhan ekonomi maksimal, namun dengan defisit yang moderat.

"Oleh karena itu, rasio utang Indonesia adalah termasuk yang paling rendah di negara G20 ASEAN-6. Bahkan rasio 40,7 persen sekarang sudah terkoreksi ke bawah di 37 persen," papar Menkeu.

Sri Mulyani menuturkan, rasio utang yang mengalami penurunan dari 40,7 ke 37,9 persen selama pandemi menggambarkan Indonesia terus melakukan konsolidasi fiskal tanpa melepaskan tujuan dan objektif menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers FMCBG G20 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7/2022). Foto: EPA/G20

"Perbandingan ini untuk memberikan kita sense walaupun kalau menurut farel seharusnya ojo dibanding-banding ke, tapi kita melakukan sebagai bentuk kita memahami konteks respons policy dari sisi fiskal, moneter, struktural," tuturnya.

Semangat menjaga rasio utang nasional rendah tersebut, kata Menkeu, akan diteruskan dalam pembahasan UU APBN 2023 bersama Badan Anggaran DPR.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan penarikan utang baru sebesar Rp 696,3 triliun. Hal ini untuk mendanai defisit dalam APBN 2023 yang direncanakan 2,85 persen.

Adapun angka ini menurun jika dibandingkan dengan APBN 2022 yang sebesar Rp 870,5 triliun maupun outlook di tahun ini Rp 757,6 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan belanja pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri di tahun depan sebesar Rp 441,4 triliun. Untuk pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 426,8 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp 14,6 triliun.