Sri Mulyani Bantah Deflasi Terjadi karena Masyarakat Ogah Belanja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis anggapan deflasi yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh lesunya belanja masyarakat. Menurutnya, penurunan harga bukan karena daya beli yang melemah, melainkan akibat kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi.

"Banyak yang memberikan interpretasi, 'Oh, kita deflasi karena (belanja) masyarakat lesu'. Enggak juga," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

Sri Mulyani menjelaskan, berbagai kebijakan fiskal, seperti diskon tarif listrik dan subsidi lainnya, berkontribusi terhadap turunnya harga-harga. Oleh karena itu, fenomena deflasi yang terjadi bukanlah indikasi melemahnya permintaan, melainkan efek dari intervensi pemerintah dalam menekan harga kelompok barang yang diatur (administered price).

"Turun (inflasi menjadi deflasi) itu karena policy, bukan karena permintaannya enggak ada," tegasnya.

Sri Mulyani menyebut daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun ada tekanan ekonomi global. Dia mencatat, konsumsi masyarakat tetap tumbuh mendekati 5 persen dalam tiga tahun terakhir.

"Daya beli, daya beli, daya beli. Walaupun banyak berita mengenai kelas menengah, namun di tengah terpaan yang begitu banyak, dalam 3 tahun terakhir Indonesia mampu menjaga growth consumption kita mendekati 5 persen," jelasnya.

Menurutnya, peran APBN sangat krusial dalam menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai insentif dan kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

Diskon Tarif Listrik dan Tiket Pesawat

Salah satu kebijakan yang berdampak pada deflasi adalah pemberian diskon tarif listrik kepada pelanggan rumah tangga. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk membayar kompensasi diskon listrik kepada PT PLN selama Januari-Februari 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa diskon tarif listrik ini diberikan kepada pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA. Pada Januari 2025, sebanyak 71,1 juta pelanggan telah merasakan manfaat dari kebijakan ini, sementara pada Februari jumlahnya mencapai 64,8 juta pelanggan.

"Total anggaran yang diperlukan kita masih dalam proses estimasi, tapi angka sementara yang kami catat adalah Rp 13,6 triliun. Jadi kalau harga listrik turun, dia langsung nanti menyumbang ke inflasi administered price yang juga turun," ujar Suahasil.

Menurutnya, penurunan inflasi administered price merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, bukan karena melemahnya konsumsi.

Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga memberikan berbagai insentif lain, termasuk subsidi pada sektor transportasi. Salah satunya adalah diskon tiket pesawat saat Lebaran, di mana pemerintah mengalokasikan Rp 286,1 miliar untuk menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi periode libur panjang tanpa membebani daya beli. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan diskon tarif tol hingga 30 persen untuk pemudik yang terdampak pengalihan arus di ruas tertentu.